Selasa, 7 November 2023 – 05:40 WIB
Jakarta – Ketua Umum Yayasan Pendidikan Soekarno yang juga cucu dari Presiden pertama RI Ir. Soekarno, Dade Marhaendra, mengomentari pernyataan kader PDIP Djarot Saiful Hidayat yang menyebut bahwa pasangan capres-cawapres Prabowo-Subianto dan Gibran Rakabuming Raka adalah cerminan neo orde baru (orba).
Menurut Dade, hal tersebut perlu dikhawatirkan dan bisa saja terjadi di masa sekarang ini. Dade beranggapan bahwa neo orba dapat muncul dalam situasi rezim yang melakukan tindakan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) secara meluas. “Perilaku KKN kembali dipraktekkan oleh penguasa saat ini, sebagai bagian dari penyalahgunaan kekuasaan yang dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan masif,” kata Dade kepada wartawan pada Selasa, 7 November 2023.
Dia menjelaskan bahwa sistem politik pada masa orba ditandai dengan maraknya KKN. Politik KKN tersebut kemudian ditentang oleh masyarakat dan berakhir dengan keruntuhan rezim tersebut.
Pada era reformasi saat ini, menurut Dade, perilaku KKN semacam itu seolah-olah kembali muncul dan mengkhawatirkan. Salah satunya adalah melalui pencalonan anak sulung Presiden sebagai calon wakil presiden. “Penunjukkan Gibran sebagai cawapres Prabowo Subianto sangat kental dengan praktek tersebut. Padahal, secara hukum pemilihan umum, Gibran sebenarnya tidak memenuhi syarat karena faktor usia, namun dipaksakan untuk tetap menjadi cawapres dengan menggunakan Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga yang memberikan legalitas,” tambahnya.
Langkah yang kontroversial tersebut dianggap Dade sebagai bentuk nepotisme. Menurutnya, keputusan Ketua Mahkamah Konstitusi yang merupakan paman dari Gibran juga menjadi salah satu indikator kuat adanya nepotisme.
“Ini jelas merupakan bentuk nepotisme. Nepotisme dapat terjadi karena pimpinan tertinggi melakukan korupsi atas kekuasaan yang dimilikinya untuk mempengaruhi lembaga lain guna memenuhi ambisinya,” sambungnya.
Serangkaian upaya tersebut dinilai oleh Dade sebagai penyalahgunaan kekuasaan oleh pemerintah saat ini. Hal tersebut juga dianggapnya sebagai pengkhianatan terhadap rakyat, bangsa, dan negara. Dade menyebutnya sebagai pelecehan terhadap demokrasi dan nilai-nilai kemanusiaan yang adil dan beradab, serta bertentangan dengan falsafah Pancasila.
Sebelumnya, Djarot menyebut pencalonan Gibran berkaitan dengan putusan kontroversial Mahkamah Konstitusi. Dia berpendapat bahwa demokrasi sudah mati dan Mahkamah Konstitusi sudah “dikebiri”. Djarot juga mengajak partai koalisi pendukung Ganjar-Mahfud Md untuk bergerak menghadapinya.
Artikel Selanjutnya
Halaman Selanjutnya
