Rabu, 29 November 2023 – 06:33 WIB
Jakarta – Menteri Komunikasi dan Informatika atau Menkominfo, Budi Arie Setiadi mengatakan pihaknya tidak akan memblokir atau takedown 96 konten hoaks yang ditemukan terkait isu Pemilu 2024 sejak bulan Juli hingga November 2023. Akan tetapi, kata dia, Kementerian Komunikasi dan Informatika cukup memberikan stempel hoaks.
“96 itu sudah kami stempelin hoaks dan biar saja masyarakat menilai, karena kami diskusi, enggak usah takedown dan blokir. Kita stempelin hoaks dan masyarakat bisa menilai sendiri,” kata Budi Arie di Jakarta pada Selasa, 28 November 2023.
Alasannya, kata dia, ruang digital ini merupakan sarana baru dalam menjaga dan merawat serta menumbuhkan kualitas demokrasi. Karena, Budi Arie tetap ingin membiarkan ruang sebesar-besarnya bagi masyarakat untuk bersuara dan menyampaikan aspirasinya.
“Karena kan lima tahun sekali pemilu, tapi yang tidak boleh itu hoaks, fitnah, ujaran kebencian,” ujarnya.
Maka dari itu, Budi Arie mengingatkan masyarakat untuk menjaga persatuan dan pemerintah berupaya melakukan langkah preventif. “Soal isu politik, SARA dan politik identitas, itu kami langsung selesaikan secara kekeluargaan dan demokratis. Kita enggak mau mempertaruhkan pemilu lima tahunan ini untuk masa depan bangsa,” ungkapnya.
Sementara, Direktur Jenderal Aptika Kementerian Komunikasi dan Informatika, Semual A Pangerapan menjelaskan apabila terkait dengan hoaks dan tidak berpotensi membuat kerusuhan, maka akan diberikan stempel hoaks.
“Kalau misalnya ada potensi, kalau potensi ini sudah ada analisanya dan ada gerakannya contoh hoaks kericuhan Bitung. Itu hoaksnya enggak tedeng aling-aling, hoaksnya kami berantas. Tapi kalau bukan hoaks, kami biarkan,” jelas dia.
Menurut dia, apabila hoaks yang mengarah adu domba tentu tidak akan ditolerir untuk menindaknya langsung melakukan takedown. Bahkan, kata dia, pelaku-pelakunya juga akan dikenali untuk ditindak hukum.
“Jadi hoaks tidak menimbulkan kerusuhan itu kami jelaskan dan stempel, tapi yang memancing atau memang ingin bermain di kolam keruh ini tidak ditolerir, ditindak tegas. Kalau ada niatannya ditindak sama polisi, tapi kalau enggak kita minta takedown segera untuk mengurangi friksi di masyarakat,” tutupnya.
