Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Arie Setiadi merespons tentang adanya kebocoran data 204 juta Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu 2024 yang terdapat di KPU RI. Budi Arie mengatakan bahwa motif dari pembobol data tersebut adalah untuk kepentingan ekonomi. Hal tersebut disampaikan Budi Arie dalam Rapat Kerja (Raker) bersama Komisi I DPR RI di Ruang Rapat Komisi I DPR RI, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta pada Rabu, 29 November 2023.
Budi Arie menjelaskan bahwa motif ekonomi dari pembobol data tersebut adalah untuk menjual data sebanyak 204 juta yang berhasil diakses. Wakil Ketua Komisi I DPR RI Abdul Kharis menyela pernyataan Budi Arie dengan menekankan bahwa siapapun pelakunya harus bertanggung jawab atas kebocoran data tersebut. Menurut Abdul Kharis, dalam Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, KPU harus bertanggung jawab sebagai pengelola data pemilu sesuai dengan aturan yang berlaku.
