Indonesia kaya akan sumber daya alam dan sumber daya manusia, tetapi sebagian besar rakyat Indonesia saat ini masih hidup dalam kemiskinan. Kondisi ini saya sebut sebagai Paradoks Indonesia. Ekonomi Kita Tidak Sehat Kalau kita mau tahu apakah pencapaian ekonomi kita selama 30 tahun terakhir sudah baik atau belum, kita harus bandingkan dengan pencapaian ekonomi negara lain. Misalkan, kita bisa bandingkan pencapaian kita dengan Tiongkok, dan negara tetangga kita Singapura. Perbedaan besar aktivitas ekonomi atau pendapatan domestik bruto (PDB) Tiongkok, pada periode 30 tahun sejak 1985 sampai 2019, adalah 46 kali lipat. Pada tahun 1985, PDB Tiongkok adalah USD 309 miliar – angka ini naik ke USD 14,3 triliun di tahun 2019. Sebagai perbandingkan, dalam periode yang sama, besar ekonomi Singapura tumbuh 19,5 kali lipat. Besar aktivitas ekonomi Indonesia hanya tumbuh 13 kali lipat. Bagaimanakah caranya, ekonomi Tiongkok yang pada tahun 1985 hanya 3,6 kali lebih besar dari ekonomi Indonesia, tumbuh begitu pesat sehingga 30 tahun kemudian ekonomi Tiongkok bisa 12,8 kali lebih besar dari ekonomi Indonesia? Menurut kajian banyak ahli ekonomi, pertumbuhan ekonomi Tiongkok bisa begitu cepat karena Tiongkok secara sungguh-sungguh mengimplementasikan prinsip-prinsip state capitalism, atau kapitalisme negara. Artinya, seluruh cabang produksi penting yang menguasai hajat hidup orang banyak, dan seluruh sumber daya alam dikuasai oleh negara. Di Tiongkok, pengelolaan cabang-cabang produksi penting dan sumber daya alam dilakukan oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Tiongkok menjadikan BUMN sebagai ujung tombak pembangunan ekonomi negaranya. Saat ini ada lebih dari 150.000 BUMN di Tiongkok, yang dimiliki oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Tiongkok. 82 BUMN Tiongkok ada di daftar Fortune Global 500 perusahaan terbesar dunia – dari total 143 perusahaan Tiongkok di daftar Fortune Global 500. Sebagai contoh, pada tahun 1984 Tiongkok mendirikan Industrial and Commercial Bank of China (ICBC). Sekarang ICBC adalah bank terbesar di dunia dan mayoritas sahamnya dimiliki oleh Pemerintah Tiongkok. Sementara itu, kita, walaupun bunyi dari Pasal 33 UUD 1945 hampir sama dengan prinsip kapitalisme negara ala Tiongkok, dalam mengelola cabang-cabang produksi penting yang menguasai hajat hidup orang banyak dan sumber daya alam di Indonenesia, kita malah banyak menyerahkan pengelolaan ekonomi kita ke mekanisme pasar. Dengan kata lain, kita tidak secara sungguh-sungguh menjalankan Pasal 33 UUD 1945, sementara Tiongkok menjalankannya. Inilah sebabnya saya mengatakan, haluan ekonomi kita saat ini belum tepat. Pengelolaan ekonomi Indonesia belum sesuai dengan amanat sistim ekonomi negara di Pasal 33. Malah, saat ini kita terperangkap dalam sistim ekonomi oligarki – baik di tingkat nasional dan juga di tingkat daerah. Dalam sistim oligarki, perekonomian negara dikuasai oleh segelintir orang-orang super kaya. Mereka sering juga disebut sebagai ‘para oligark’. Dengan uang, mereka memiliki kekuasaaan yang berlebih. Kekuasaan mereka banyak menentukan kehidupan ekonomi dan politik dari bangsa kita. Mereka bisa pesan kebijakan dan menentukan siapa-siapa saja yang boleh impor gula, daging, beras, jagung dan komoditas lainnya. Mereka juga bisa menentukan siapasiapa saja yang jadi pemimpin karena mereka punya kemampuan untuk jadi penyandang dana utama dalam kampanye politik. Ekonomi diatur oleh beberapa orang super kaya, bukan oleh negara. Hal ini mungkin karena 1% orang terkaya Indonesia menguasai 36% kekayaan Indonesia. 10% orang terkaya Indonesia menguasai 66% kekayaan Indonesia. Menurut riset Credit Suisse, total kekayaan orang Indonesia ditaksir USD 3,2 triliun – sekitar Rp. 44.800 triliun. Artinya 1% populasi terkaya Indonesia sekitar 2,7 juta orang saja menguasai USD 1,2 triliun2 – sekitar Rp. 16.800 triliun. Ini kekuatan uang yang besar. Keputusan Politik Menentukan Rakyat Indonesia Kaya atau Miskin Negara kita kaya akan sumber daya alam dan sumber daya manusia. Kita sebenarnya bisa menjadi negara kelas atas. Seluruh rakyat Indonesia bisa hidup sejahtera, bebas dari kemiskinan, kelaparan dan kebodohan. Sesungguhnya, inilah tujuan kita merdeka. Inilah tujuan kita bernegara. Untuk menjadi negara sejahtera. Namun untuk mencapai tujuan itu, kita perlu mengelola kekayaan negara kita dengan baik. Pengelolaan kekayaan negara adalah keputusan politik, baik itu di tingkat daerah atau di tingkat nasional. Keputusan-keputusan politik yang keliru akan membuat rakyat kita semakin miskin. Sebaliknya, keputusankeputusan politik yang tepat akan membuat rakyat kita semakin sejahtera. Karena inilah saya berpolitik. Kalau saya anggap negara kita sudah tidak ada potensi lagi, sudah tidak ada harapan untuk menjadi sejahtera, mungkin saya tidak berpolitik. Sejak pensiun dari Tentara Nasional Indonesia, saya semacam geregetan. Saya melihat Indonesia begitu kaya, Indonesia begitu banyak potensi. Indonesia hanya perlu punya dan melaksanakan dengan konsekuen strategi yang benar, manajemen yang baik, dan pemerintahan yang bersih. Dengan tiga hal ini negara kita bisa cepat bangkit dan mencapai cita-cita kemerdekaan. Sekarang Waktunya Sadarkan Kader Bangsa Bagi saya paradox yang dialami negara kita saat ini adalah masalah kepemimpinan, masalah kearifan, masalah kehendak untuk mengambil keputusan-keputusan politik yang tepat. Saya sangat optimistis, jika elit Indonesia yang mendapatkan kepercayaan untuk memimpin melalui proses demokrasi punya jiwa kepemimpinan, kearifan, dan kehendak, maka tidak butuh waktu yang lama untuk menjadikan Paradoks Indonesia bagian sejarah bangsa kita. Kita tidak boleh diam dan menerima dicap sebagai bangsa pengalah. Kita harus jadi bangsa pemenang. Kita tidak boleh hanya puas dikenal sebagai bangsa pembeli. Kita harus jadi bangsa pembuat. Bukan takdirbangsa Indonesia jadi bangsa yang lemah, tetapi bangsa yang kuat, bangsa yang terhormat. Namun, dalam perjuangan memperkuat ekonomi negara dan rakyat Indonesia, kita harus hati-hati. Kita harus bijak, dan harus arif. Saya, dan saudara semua yang seperjuangan dengan saya, tidak boleh umbar janji ke rakyat dengan rumus-rumus yang terlalu sederhana. Saya punya sikap dasar. Setiap masalah harus saya kaji dengan lengkap, saya teliti dengan baik, dan saya nilai dari segi kepentingan nasional bangsa Indonesia. Lalu, saya punya prinsip, saya tidak mau mencari kesalahan orang lain. Penting saya utarakan sekarang, sebelum saudara mulai membaca apa-apa saja yang menjadi pokok buku ini. Biarkanlah yang lalu, berlalu. Buku ini utamanya adalah tentang masa depan kita. Masa depan bangsa Indonesia. Buku ini bukan tentang masa lalu. Tugas kita bukanlah untuk menyalahkan mereka yang sudah purnatugas. Inilah yang saudara akan temukan di buku ini. Biarlah yang sudah lalu menjadi pelajaran untuk kita menentukan gagasan haluan negara kita ke depan. Banyak negaranegara lain yang sekarang menjadi negara maju juga pernah melakukan kesalahan-kesalahan di masa lalu. Yang membedakan negara maju dengan negara yang tidak maju adalah kemampuan untuk mengakui kesalahan, dan belajar dari kesalahan. Hal ini juga bisa kita lihat dalam sejarah Tiongkok. Mereka pernah punya kebijakan ekonomi yang keliru, kebijakan Great Leap Forward atau Lompatan Besar ke Depan oleh Mao Zedong yang justru menghasilkan kelaparan dan menyengsarakan banyak rakyatnya. Kita bisa belajar dari kisah Den Xiaoping. Dia merupakan seorang pemimpin revolusi dalam Partai Komunis Tiongkok yang menjadi pemimpin tertinggi Republik Rakyat Tiongkok sejak tahun 1970-an sampai dengan awal tahun 1990-an. Den Xiaoping merevisi kebijakan-kebijakan ekonomi Mao Zedong dan memimpin kebangkitan Tiongkok. Strateginya membuat Tiongkok menjadi super power dunia. Yang saya kagum dari beliau adalah semangat pantang menyerahnya. Terlepas dengan ideologi yang berbeda dari Indonesia, tetapi harus diakui bahwa pribadi Deng Xiaoping harus kita hargai. Dirinya berkali-kali difitnah dan dipenjara, namun tetap bersemangat memajukan negaranya dan tidak menyalahkan pendahulunya. Pertumbuhan Ekonomi Harus Dua Digit Saudara, kalau saudara hanya bisa mengambil satu hal dari buku ini, berikut adalah hal tersebut. Kita sebagai bangsa harus segera capai pertumbuhan ekonomi dua digit, atau pertumbuhan di atas angka 10% secara berkelanjutan. Kenapa? Karena hanya dengan pertumbuhan dua digit selama 10 tahun berturut-turut, yang diawali dengan pertumbuhan rata-rata 7% selama 5 tahun, Indonesia bisa keluar dari suatu kondisi yang dinamakan middle income trap. Middle income trap, atau perangkap negara menengah adalah kondisi di mana suatu negara menengah akan terus menjadi negara menengah. Ini dilihat dari angka produk domestik bruto dibagi dengan jumlah populasi, atau PDB per kapita. Saat ini angka PDB per kapita kita adalah USD 3.8693. PDB per kapita di angka USD 3.869, artinya pendapatan per bulan hanya USD 322, sekitar Rp. 4,5 juta. Untuk ‘naik kelas’ jadi negara berpenghasilan atas, PDB per kapita kita harus mencapai angka USD 13.000. Artinya, pendapatan per bulan rata rata rakyat Indonesia harus naik ke USD 1.083 per bulan, sekitar Rp. 14 juta. Jika pertumbuhan ekonomi kita hanya di kisaran 4% atau 5%, sulit bagi kita untuk berhasil naik kelas. Ibarat badan, jika pertumbuhan kita tidak di atas angka 10% artinya kita tidak berhasil tumbuh menjadi orang dewasa yang kuat dan dapat bersaing dengan negara-negara maju. Ini adalah persoalan pokok yang harus kita sadari sebagai bangsa. Kita tidak boleh puas dengan pertumbuhan ekonomi 5% karena sama saja kita berjalan di tempat. Tidak bisa kita berbangga jika negara kita tidak keluar dari perangkap negara menengah, dari middle income trap. Negara lain yang sudah maju boleh saja…
Setelah 75 Tahun Lebih Merdeka, Kita Belum Sejahtera
