Minggu, 11 Februari 2024 – 21:33 WIB
Jakarta – Presiden Joko Widodo (Jokowi) mendapat tekanan untuk mengevaluasi kinerja Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), Benny Rhamdani. Benny diduga memanfaatkan kekuasaannya untuk memobilisasi para Pekerja Migran Indonesia (PMI) di luar negeri, dengan tujuan memenangkan salah satu pasangan capres-cawapres.
“Benny Rhamdani diduga menggunakan pengaruhnya sebagai Kepala BP2MI untuk memenangkan salah satu Capres di luar negeri dalam Pemilu 2024,” kata pengamat politik dari Universitas Nasional (Unas), R Wijaya Dg Mapasomba, dikutip Minggu, 11 Februari 2024.
Tudingan terhadap Benny muncul setelah hasil exit poll Pilpres 2024 menunjukkan dominasi kemenangan salah satu pasangan capres-cawapres, meskipun KPU membantah kebenaran dari hasil perhitungan suara tersebut.
Berdasarkan exit poll yang beredar luas di media sosial, pasangan tersebut menang Pemilu di banyak lokasi di luar negeri, termasuk di Australia, Hong Kong, Eropa, Amerika Serikat, Amerika Selatan, dan Timor Leste. Pasangan capres-cawapres itu hanya kalah di Arab Saudi dan Timur Tengah.
Benny juga merupakan Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP partai politik yang mendukung pasangan tersebut di Pemilu sekaligus wakil ketua tim pemenangan.
Selain itu, Benny juga pernah mengundang salah satu bakal capres untuk hadir di kegiatan BP2MI, tanpa mengundang bakal capres lain. Hal ini menuai kecaman dari berbagai pihak.
Kepentingan politik Benny dalam posisinya sebagai Kepala BP2MI dinilai melanggar etika sebagai pejabat publik. Benny juga diduga memimpin demo di depan Istana Negara untuk men-downgrade capres lain sebagai terduga pelanggar HAM agar tak bisa masuk Istana apabila menang Pilpres.
Benny Rhamdani sebelumnya menegaskan bahwa acara yang dihadiri salah satu bakal capres tidak bermuatan politik, namun tetap menuai kontroversi dan kecaman.
Atas tuduhan-tuduhan ini, sejumlah pihak mendesak Presiden Jokowi untuk memecat Benny Rhamdani dari jabatannya sebagai Kepala BP2MI. Terlebih lagi, langkah-langkah politik Benny dianggap telah kebablasan dan merugikan kepentingan para PMI serta institusi BP2MI.
