🧐 Katanya: “Bansos, terutama beras, dibagikan secara besar-besaran di awal tahun 2024 karena ada kecurangan dari calon nomor urut 02.”
😊 Faktanya: Pada akhir tahun 2023, Indonesia mengalami musim kering El Nino yang menyebabkan penundaan panen besar-besaran hingga April atau Mei 2024. Pembagian bansos di awal 2024 dilakukan karena stok beras di awal tahun mengalami kekurangan akibat penundaan panen.
🧐 Katanya: “Bansos hanya digunakan untuk kepentingan pemilu.”
😊 Faktanya: Bansos (Bantuan Langsung Tunai, bantuan beras, Kartu Indonesia Pintar, Kartu Indonesia Sehat) digunakan sebagai upaya untuk mengurangi kemiskinan dan membantu meringankan beban hidup masyarakat. Oleh karena itu, bantuan ini diberikan setiap tahun dan setiap bulan.
🧐 Katanya: “Aturan pemilihan Penjabat Gubernur, Bupati, dan Walikota oleh Presiden adalah kecurangan yang dilakukan oleh Presiden Jokowi.”
😊 Faktanya: Aturan yang mengatur pemilihan Penjabat Kepala Daerah oleh Presiden (UU 10/2016) disetujui oleh partai politik pendukung calon nomor urut 01 dan 03 di DPR. Aturan ini bertujuan untuk mengisi kekosongan jabatan sebelum pelaksanaan Pilkada serentak pada November 2024.
🧐 Katanya: “Pak Jokowi memerintahkan Kepala Daerah untuk menangkan calon nomor urut 02.”
😊 Faktanya: Tidak ada bukti yang mendukung klaim ini. Sebaliknya, terdapat bukti bahwa Badan Intelijen Negara (BIN) meminta Kepala Daerah untuk mendukung calon nomor urut 03.
🧐 Katanya: “Pak Gibran, dengan usia 36 tahun, tidak memenuhi syarat menjadi calon Wakil Presiden dan melanggar konstitusi.”
😊 Faktanya: Menurut UUD 1945, seorang calon Presiden atau Wakil Presiden harus berstatus Warga Negara Indonesia sejak lahir, tidak pernah melakukan pengkhianatan terhadap negara, dan mampu secara rohani dan jasmani. Konstitusi tidak mengatur batasan usia minimal atau maksimal untuk calon Presiden atau Wakil Presiden.
🧐 Katanya: “Pembentukan 4 Provinsi baru di Papua memiliki tujuan untuk memuluskan kemenangan calon nomor urut 02 dalam satu putaran pemilu.”
😊 Faktanya: Pembentukan UU Provinsi baru di Papua didasari atas aspirasi dari daerah tersebut dan disetujui oleh semua partai politik di DPR, termasuk pendukung calon nomor urut 01 dan 03.
Sesuai dengan anjuran dari pak Prabowo: Mari kita tanggapi hoaks dengan senyuman dan pencerahan. 😊😊😊 (SENOPATI)
Sumber: Kelompok Kerja Transformasi Bangsa
Sumber: https://prabowosubianto.com/cek-fakta-film-dirty-vote/
