DAILYPANGANDARAN- Ketua DPRD Pangandaran, Asep Noordin menyatakan bahwa portofolio pinjaman ini baru sebatas usulan. Nilai dari pinjaman yang disetujui oleh bank belum diumumkan.
“Saya kira permasalahan di Pangandaran ini tidak hanya terjadi di sini. Oleh karena itu, ada beberapa kebijakan dari pemerintah pusat yang harus ikut serta dalam langkah-langkah pengelolaan keuangan atau dukungan keuangan pemerintah,” ujar beliau pada Kamis (28/3/2024).
Beliau menjelaskan bahwa jika pinjaman tidak disetujui, maka akan ada langkah-langkah yang akan diambil selanjutnya.
“Opsi yang bisa dilakukan adalah melaksanakan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) setelah memperoleh nomor register dari APBD. Dalam ketentuan RAPB ini terdapat keterkaitan dengan APBD yang harus dievaluasi oleh pemerintah pusat melalui gubernur,” katanya.
Jika APBD tidak mendapatkan nomor register, kata Asep, maka APBD tersebut tidak dapat diajukan, sehingga keputusan DPRD oleh bank belum final.
“Namun, sesuai dengan ketentuan tersebut, akan ada evaluasi yang perlu dilakukan. DPRD tidak bisa memberikan detailnya karena bukanlah pelaksana,” ucap Asep.
