Jakarta – Presiden terpilih periode 2024-2029 Prabowo Subianto berkomitmen untuk menjaga defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tetap rendah, yaitu di bawah 3 persen terhadap produk domestik bruto (PDB).
Hal tersebut disampaikan langsung oleh Menteri Keuangan RI Sri Mulyani dalam Konferensi Pers mengenai Kondisi Fundamental Ekonomi Terkini dan RAPBN 2025 di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak, Jl. Gatot Soebroto, Jakarta Selatan, pada hari Senin (24/6).
“Sudah kami sampaikan kepada Presiden terpilih Prabowo dan beliau memberikan jaminan. APBN 2024 tetap harus menjaga defisit di bawah 3% dan ini adalah komitmen yang sama yang sudah kami sampaikan. Beliau (Prabowo) berkomitmen untuk menjaga defisit di bawah 3%,” ungkap Sri Mulyani.
Sri Mulyani juga mengungkapkan bahwa dalam asumsi makro RAPBN 2025, pemerintah dan DPR telah sepakat agar defisit APBN berada di kisaran 2,29-2,82 persen terhadap PDB.
“Postur RAPBN 2025 masih dalam kisaran tersebut,” jelas Sri Mulyani.
Terkait dengan pemeliharaan defisit APBN yang terus dilakukan, hal tersebut juga membantah kabar yang beredar bahwa rasio utang akan meningkat hingga 50 persen terhadap PDB.
“Posisi RUU APBN 2025 sedang dalam proses, komunikasi, koordinasi, dan sinkronisasi yang terus-menerus kami lakukan dengan tim Presiden terpilih menunjukkan bahwa tidak ada kesenjangan antara RUU yang kami susun di bawah Presiden Jokowi dengan program prioritas yang ingin dan akan dilaksanakan oleh pemerintahan baru presiden terpilih yaitu Bapak Prabowo,” jelas Menteri Keuangan.
Thomas Djiwandono sebagai Anggota Bidang Keuangan Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Pemerintahan Prabowo-Gibran juga memastikan bahwa pemerintahan Prabowo-Gibran tidak akan meningkatkan rasio utang hingga mencapai 50 persen terhadap PDB.
“Itu tidak mungkin. Intinya, kami tetap berkomitmen terhadap target-target yang sudah direncanakan pemerintah saat ini dan akan disepakati oleh DPR nanti,” pungkasnya.
Thomas menegaskan bahwa pihaknya berkomitmen untuk mencapai target-target yang sudah direncanakan pemerintah dan disepakati oleh DPR RI dalam rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara (RAPBN) 2025 nanti.
“Intinya, kami berkomitmen terhadap target-target yang akan direncanakan pemerintah saat ini dan telah disepakati oleh DPR nanti,” ujar Thomas.
