Pemerintah melalui Istana memberikan tanggapan terkait kasus korupsi ekspor dan impor minyak mentah serta produk kilang di PT Pertamina. Investigasi yang dilakukan Kejaksaan Agung menemukan indikasi adanya manipulasi bahan bakar minyak (BBM) yang melibatkan anak perusahaan Pertamina, yakni Pertamina Patra Niaga dan Pertamina International Shipping. Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (Presidential Communication Office/PCO), Hasan Nasbi, menegaskan bahwa pemerintah mendukung penuh upaya penegakan hukum yang sedang berlangsung dalam pemberantasan korupsi. Langkah ini sejalan dengan komitmen Presiden Prabowo Subianto untuk melawan korupsi di lingkungan lembaga negara dan BUMN.
Pemerintah memberikan dukungan kepada Pertamina dan anak perusahaannya untuk memperbaiki tata kelola setelah kasus tersebut terungkap. Dengan perbaikan tersebut, diharapkan Pertamina dapat lebih kuat dan profesional. Hasan menekankan bahwa Pertamina adalah pilar utama bagi perekonomian nasional, sehingga upaya membersihkan dan memperbaiki tata kelola perusahaan perlu dilakukan segera.
Presiden Prabowo Subianto telah menegaskan bahwa kasus oplosan BBM menjadi perhatian utama pemerintah. Ia bertekad untuk menertibkan tata kelola sektor minyak di Indonesia dan memastikan kepentingan rakyat tetap menjadi prioritas. Prabowo mengungkapkan komitmennya dalam mengurus dan membersihkan segala hal yang berkaitan dengan kasus tersebut demi kepentingan rakyat dan integritas perusahaan.
