Ratusan mahasiswa dari Persatuan Mahasiswa Anti Korupsi Indonesia (PERMAKIN) menggelar aksi demonstrasi di depan Kantor Kejaksaan Agung (Kejagung) untuk meminta penanganan lebih profesional terhadap kasus korupsi dana Pekan Olahraga Nasional (PON) ke XX 2021. Mereka menuntut agar Kejaksaan Tinggi (Kejati) Papua mengambil alih kasus tersebut karena dinilai tidak profesional dengan potensi kerugian yang mencapai Rp 2,58 triliun. Dalam orasinya, salah seorang pengunjuk rasa menyebutkan bahwa Ketua Harian Panitia Besar (PB) PON, Yunus Wonda, yang terlibat dalam kasus tersebut, belum ditetapkan sebagai tersangka meskipun telah disebutkan dalam dakwaan jaksa di pengadilan. Para mahasiswa meminta agar Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Papua untuk segera diperiksa dan kasus ini diambil alih oleh Kejaksaan Agung. Jika tuntutan mereka tidak dipenuhi, mereka akan kembali melakukan aksi demonstrasi dengan jumlah massa yang lebih besar. Selain itu, mereka juga menyoroti ketidaksesuaian penggunaan dana Hibah untuk penyelenggaraan PON XX Papua yang tidak sesuai dengan DPA serta adanya aliran dana ke rekening Yunus Wonda tanpa pertanggungjawaban keuangan yang jelas.Ini jelas menunjukkan ketidakprofesionalan Kejaksaan Tinggi Papua dalam menangani kasus ini, sehingga perlu diambil langkah tegas untuk menyelesaikan kasus korupsi tersebut secara adil dan transparan.
PERMAKIN Aksi Demo: Minta Kajati Papua dan Bupati Jayapura Diperiksa
