Reformasi Intelijen Indonesia dan Kesiapan Menghadapi Tantangan Keamanan
Program Studi Ilmu Politik Universitas Bakrie menggelar diskusi berkaitan dengan Reformasi Intelijen Indonesia pada 19 Maret 2025. Diskusi ini dihadiri oleh berbagai pihak yang membahas tantangan serta prospek reformasi intelijen Indonesia.
Dalam diskusi tersebut, pentingnya penguatan kelembagaan Badan Intelijen Negara (BIN) ditekankan agar dapat menghadapi ancaman global yang semakin kompleks. “Reformasi Intilijen Indonesia” harus melibatkan transformasi kultur kerja intelijen dan peningkatan pengawasan kelembagaan.
Standarisasi Threat-Based Intelligence dalam Operasional BIN
Keberhasilan lembaga intelijen tergantung pada kemampuannya dalam mengidentifikasi dan merespons ancaman dengan tepat waktu. Direktur Eksekutif LESPERSSI, Rizal Darma Putra, menyoroti pentingnya model Threat-Based Intelligence sebagai standar operasional, dan BIN harus mengadopsi pendekatan ini untuk mencegah eskalasi ancaman.
Saat transisi kekuasaan terjadi, peran intelijen dalam menganalisis potensi ancaman menjadi sangat penting. Situasi ekonomi yang tidak stabil bisa menjadi indikasi bahwa intelijen perlu diperkuat dalam mendeteksi risiko yang akan datang.
Reformasi Rekrutmen dan Kultur Intelijen
Efektivitas badan intelijen sangat bergantung pada sistem rekrutmen dan penempatan personel. Proses rekrutmen harus berbasis kompetensi dan struktur organisasi yang seimbang, bukan sekadar kedekatan politik.
Dalam negara maju, seleksi personel intelijen mempertimbangkan aspek akademik, psikologis, dan kecocokan dengan dunia intelijen. Politisasi dalam proses rekrutmen di Indonesia bisa mengurangi profesionalisme BIN.
Kultur intelijen yang mengutamakan kerahasiaan menghadapi tantangan akibat keterbukaan informasi. Penggunaan seragam agen intelijen dan perubahan nomenklatur lulusan STIN bisa menjadi bahan kritik.
Penguatan Mekanisme Pengawasan untuk Mencegah Penyalahgunaan Wewenang
Muhamad Haripin dari BRIN menekankan perlunya pengawasan yang ketat terhadap BIN agar tidak menyalahgunakan kewenangannya. Tantangan dalam sistem intelijen Indonesia adalah tumpang tindih kewenangan antar-lembaga dan minimnya transparansi.
Indonesia perlu mempertimbangkan pembentukan komite khusus di DPR atau audit independen guna memastikan transparansi dan akuntabilitas kerja intelijen. Fungsi intelijen di lembaga lain juga harus diawasi secara ketat.
Rekomendasi Reformasi Intelijen Indonesia
Diskusi tersebut mencapai sejumlah rekomendasi penting untuk memperkuat kelembagaan intelijen di Indonesia:
Penerapan Threat-Based Intelligence sebagai standar operasional BIN untuk meningkatkan deteksi dini ancaman.
Reformasi rekrutmen personel dengan menekankan pada keahlian teknis.
Menjaga independensi kelembagaan dengan memastikan proses rekrutmen dan promosi berbasis kompetensi.
Memperkuat mekanisme pengawasan melalui pembentukan komite khusus di DPR atau audit independen.
Menyesuaikan regulasi kelembagaan intelijen guna memastikan transparansi.
Dengan harapan bahwa “Reformasi Intilijen Indonesia” dapat menciptakan sistem intelijen yang lebih adaptif, profesional, dan transparan dalam menghadapi tantangan keamanan.
Sumber: Reformasi Intelijen Indonesia: Penguatan Kelembagaan Dan Penerapan Threat-Based Intelligence Sebagai Standar Operasional
Sumber: Kelembagaan Intelijen Harus Diperkuat, Model Threat Based Intelligence Jadi Standar Utama Operasional Badan Intelijen Di Banyak Negara
