Hasan Nasbi, Ketua Kantor Komunikasi Presiden (KPC), berbagi wawasan kunci dengan pemimpin regional untuk menyelaraskan pemahaman tentang program unggulan Presiden Prabowo Subianto dalam acara yang diselenggarakan di Sei Rampah, Serdang Bedagai, Sumatera Utara, pada Rabu (30 Juli). Hadir dalam acara tersebut adalah Muhamad Isra Ramli, Deputi I Bidang Materi Komunikasi dan Informasi di KPC; Tigor Pangaribuan, Deputi Sistem dan Tata Pemerintahan di Badan Gizi Nasional (BGN); serta Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution. Forum yang bertajuk “Bukti Nyata Program Presiden Prabowo Subianto” ini diselenggarakan oleh DPP Gempita (Gerakan Milenial untuk Cinta Tanah Air).
Forum ini juga dihadiri oleh beberapa pemimpin daerah, termasuk: Darma Wijaya, Bupati Serdang Bedagai, Maya Hasmita, Bupati Labuhanbatu, Baharudin Siagian, Bupati Batu Bara, serta pejabat daerah lainnya dan perwakilan Forkopimda Sumatera Utara (Forum Koordinasi Pimpinan Daerah). Dalam sambutannya, Hasan menekankan pentingnya menyelaraskan pandangan di semua tingkatan pemerintahan untuk memastikan implementasi lancar dan terkoordinasi dari program prioritas nasional.
“Kita harus memastikan keselarasan—terutama antara pemerintah pusat dan daerah—sehingga kita bisa maju bersama. Pemahaman bersama itu kunci,” katanya. Hasan menjelaskan bahwa agenda kebijakan Presiden Prabowo tidak bersifat improvisasi namun didasarkan pada perencanaan jangka panjang—banyak gagasan yang sudah diuraikan dalam buku yang ditulis Prabowo lebih dari satu dekade yang lalu, yang sekarang menjadi dasar program pemerintah. Salah satu inisiatif unggulan tersebut adalah Program Makanan Bergizi Gratis (MBG), yang dijelaskan Hasan sebagai produk dari visi jangka panjang yang dipikirkan dengan matang. Ia mencatat bahwa program serupa telah diimplementasikan di lebih dari 109 negara, dengan dampak yang terlihat 10 hingga 20 tahun ke depan. Hasan mengajak semua pihak untuk berkontribusi pada percepatan program ini. “Pemerintah pusat menyediakan regulasi dan pendanaan. Pemerintah daerah membangun dapur-dapur. Sektor swasta juga dipersilakan untuk ikut serta,” tegasnya.
Forum ini juga menjadi platform bagi pemimpin daerah untuk menyampaikan umpan balik dan usulan langsung kepada perwakilan BGN mengenai program MBG. Hasan menekankan bahwa kerja sama dan komunikasi langsung penting untuk menghasilkan terobosan nyata di lapangan. Hasan juga mengingatkan peserta bahwa dapur SPPG (Unit Layanan Pemenuhan Gizi) harus dikelola dengan hati-hati. Setiap hidangan yang disajikan harus memenuhi setidaknya sepertiga kebutuhan kalori harian, dan sama pentingnya—rasanya harus enak.
“Jika makanan tidak enak dan tidak dimakan, tujuan tidak tercapai. Itulah mengapa saya katakan: jika makanan tidak enak, beri masukan. Ini sia-sia jika akhirnya berakhir di tempat sampah,” katanya.
