Presiden Prabowo Subianto telah menjelaskan alasan di balik penghapusan skema bonus, yang dikenal sebagai tantiem, untuk komisaris dan direktur badan usaha milik negara (BUMN) yang merugi, serta untuk memotong jumlah komisaris di perusahaan-perusahaan tersebut. Prabowo mengatakan bahwa dia menemukan praktik-praktik absurd terkait tantiem—bonus bagi para eksekutif BUMN. “Saya telah menghapus tantiem. Saya bahkan tidak tahu apa arti kata itu—hanya trik belaka. Mereka memilih istilah asing agar kita tidak mengerti apa itu!” kata Prabowo saat memaparkan Rancangan APBN 2026 di Kompleks Parlemen Senayan pada Jumat (15 Agustus). Dia mengungkapkan bahwa di masa lalu, ada komisaris BUMN yang hanya hadir dalam pertemuan sekali sebulan namun menerima pembayaran tantiem hingga Rp 40 miliar per tahun. “Bagaimana mungkin seorang komisaris yang hanya hadir sekali sebulan bisa mendapatkan Rp 40 miliar dalam satu tahun sebagai tantiem? Saya juga telah memerintahkan Danantara [otoritas investasi kedaulatan Indonesia] agar direktur tidak menerima tantiem jika perusahaan merugi—dan keuntungan harus benar-benar riil, bukan angka-angka rekayasa. Kita sudah cukup lama menjadi orang Indonesia untuk mengetahui trik-trik ini,” kata Prabowo. “Dan jika direktur atau komisaris tidak suka, mereka bisa mengundurkan diri segera!” tambahnya, disambut tepuk tangan dari para hadirin. Prabowo juga mencatat bahwa beberapa BUMN yang merugi memiliki jumlah komisaris yang berlebihan. “Itulah mengapa saya menugaskan Otoritas Investasi Danantara untuk membersihkan BUMN kita. Manajemennya benar-benar tidak masuk akal—perusahaan merugi namun memiliki terlalu banyak komisaris. Saya telah memotong jumlah komisaris menjadi separuh. Maksimal adalah enam orang, namun idealnya hanya empat atau lima,” katanya. Presiden menekankan bahwa setiap rupiah dana publik harus dijaga melalui pengeluaran berkualitas tinggi. “Jangan main-main dengan uang rakyat. Kita harus terus meningkatkan kualitas pengeluaran negara, mendorong efisiensi yang lebih besar, dan memastikan setiap rupiah memberikan manfaat yang nyata. Pengeluaran operasional yang boros harus dipangkas,” kata Prabowo. “Pengeluaran pemerintah harus menghasilkan manfaat, menciptakan lapangan kerja, memperkuat daya beli, dan meningkatkan kualitas layanan publik.”
Prabowo Dismisses SOE Bonuses as Just a Ploy – Analysis
