Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat, MQ Iswara, telah melakukan kunjungan ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk melakukan konsultasi terkait evaluasi tunjangan perumahan anggota dewan. Keputusan ini diambil sebagai respons terhadap polemik seputar tunjangan rumah yang sedang ramai dibicarakan oleh publik. DPRD Jabar menjadi yang pertama di Indonesia yang mengirimkan hasil evaluasi tersebut, menunjukkan komitmen mereka dalam menanggapi isu tersebut.
Iswara menjelaskan bahwa tindakan ini dilakukan seiring dengan pembahasan APBD Perubahan Jabar yang saat ini juga sedang dievaluasi oleh Kemendagri. Hal ini menunjukkan keseriusan DPRD Jabar dalam mengikuti proses evaluasi yang ditetapkan. Evaluasi tunjangan perumahan ini tidak hanya berlaku untuk anggota DPRD provinsi Jawa Barat, tetapi juga untuk seluruh anggota DPRD provinsi dan kabupaten/kota di seluruh Indonesia, sesuai arahan dari Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian.
Meskipun demikian, Iswara menyampaikan bahwa hasil evaluasi akhir masih menunggu laporan dari semua provinsi yang harus diserahkan ke Kemendagri. Proses evaluasi di Kemendagri akan dimulai setelah semua provinsi menyerahkan laporannya. Evaluasi ini penting untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pemberian tunjangan perumahan bagi anggota dewan di seluruh Indonesia.
