Dalam perkembangan teknologi saat ini, kedaulatan bangsa semakin terancam bukan hanya oleh kekuatan militer, melainkan juga oleh infiltrasi di dunia maya. Dunia digital membuka celah baru bagi berbagai pihak untuk memengaruhi opini publik, memanipulasi wacana, serta melemahkan sendi-sendi demokrasi dengan strategi yang sulit dilacak.
Beragam aktor dari dalam dan luar negeri terlibat, menciptakan situasi di mana batas antara ancaman eksternal dan internal menjadi kabur. Dengan kolaborasi antara berbagai entitas, ancaman yang muncul pun semakin rumit.
Contoh yang sangat menonjol terjadi dalam pemilu presiden Taiwan tahun 2020. Pada periode tersebut, proses demokrasi Taiwan terguncang oleh operasi informasi berskala besar yang diduga dikendalikan oleh Tiongkok. Media massa pro-Beijing aktif meluncurkan narasi negatif tentang sistem politik Taiwan. Perusahaan-perusahaan content farm dari Malaysia dan negara-negara lain menyebarkan artikel dengan kualitas rendah ke Facebook dan YouTube demi mendominasi arus informasi digital. Bahkan, influencer dalam negeri Taiwan pun, tanpa sadar, telah membantu memperluas pesan-pesan yang digerakkan oleh kepentingan luar.
Narasi yang dihembuskan cenderung berulang: seolah-olah demokrasi adalah sistem yang tidak berfungsi, Tsai Ing-wen dipotret sebagai kaki tangan Amerika Serikat, sementara gejolak di Hong Kong dimanfaatkan sebagai bukti bahwa demokrasi hanya membawa kerusuhan.
Perang informasi itu mencapai tingkat mengkhawatirkan ketika pesan-pesan hoaks di aplikasi LINE menyebarkan ketakutan irasional bahwa mendatangi TPS akan menyebabkan penularan pneumonia Wuhan. Tindakan-tindakan seperti ini langsung mengancam kemurnian proses demokratis di Taiwan.
Fenomena ini menunjukkan bahwa pihak yang berperan tidak hanya berasal dari pemerintahan atau tentara Tiongkok saja. Operasi informasi banyak dijalankan oleh aktor non-negara — mulai dari konsultan humas, pengelola platform digital, hingga para influencer — yang lebih terdorong oleh insentif finansial ketimbang kepentingan geopolitik semata.
Alhasil, demarkasi antara kepentingan dalam dan luar negeri, batas antara aktor militer dengan sipil, menjadi sangat tipis dan membingungkan. Seperti dikemukakan oleh Broto Wardoyo dari Universitas Indonesia, aktor informasi saat ini bisa siapa saja; baik asing maupun lokal, mereka mudah bercampur-baur sehingga sulit mengetahui asal-muasal ancaman digital yang terjadi.
Konsekuensi nyata dari serangan semacam ini bukan hanya sebatas munculnya disinformasi. Masyarakat semakin terbelah secara digital, hanya ingin mendengar informasi yang sejalan dengan pandangan pribadi mereka. Konsekuensi lanjutannya, kepercayaan terhadap demokrasi pun menurun dan paradigma otoritarianisme dilirik sebagai alternatif kestabilan politik.
Strategi manipulasi di dunia maya seperti ini sangat efektif dalam melunturkan wibawa pemerintahan demokratis, tanpa perlu kontak fisik atau penggunaan senjata.
Apa yang dialami Taiwan patut menjadi bahan introspeksi bagi Indonesia. Dengan jumlah pengguna internet yang sangat besar dan penduduk yang menggantungkan aktivitas politik pada dunia maya, Indonesia menghadapi risiko serupa. Taiwan telah menjadi uji coba bagi berbagai metode intervensi digital yang bisa saja diterapkan juga di negara-negara seperti Indonesia.
Bila tidak ada upaya perlindungan, Indonesia akan sulit membedakan mana pengaruh asing yang menyusup dan mana dinamika politik domestik. Ruang digital nasional sangat rentan bila narasi luar dengan mudah masuk dan didiseminasikan oleh pemain lokal.
Oleh karena itu, menjaga kedaulatan digital merupakan kebutuhan mendesak. Kolaborasi lintas sektor diperlukan agar intervensi serupa tidak menimbulkan kerusakan pada demokrasi di Indonesia, sebagaimana telah terjadi di Taiwan.
Sumber: Ancaman Siber Global: Operasi Informasi Asing, Kasus Taiwan 2020, Dan Tantangan Kedaulatan Negara Di Era Digital
Sumber: Ancaman Siber Makin Nyata! Aktor Non-Negara Ikut Guncang Politik Dunia
