Gubernur Sumatera Barat (Sumbar) Mahyeldi secara tegas mengisyaratkan kemungkinan perpanjangan status tanggap darurat bencana alam di wilayah provinsi Sumbar. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa sebagian besar kabupaten dan kota masih terus berfokus pada upaya pemulihan pasca bencana. Proses pembersihan material longsor, lumpur, dan kerusakan fisik lain yang menghambat aktivitas warga masih terus dilakukan. Gubernur Mahyeldi juga telah menginstruksikan seluruh kepala daerah untuk menyampaikan laporan dan masukan terkait kondisi terkini di daerah masing-masing sebagai bahan pertimbangan sebelum keputusan resmi perpanjangan status diumumkan pada tanggal 8 Desember 2025.
Beberapa daerah seperti Kota Solok, Kota Payakumbuh, dan Kota Bukittinggi mulai menunjukkan tanda-tanda stabilisasi dan tidak lagi memerlukan status darurat. Namun, wilayah lain seperti Kabupaten Agam, Kota Pariaman, dan Pesisir Selatan masih membutuhkan penanganan yang intensif. Akses jalan dan jembatan yang terputus di beberapa titik juga menyulitkan distribusi bantuan, sehingga pemerintah provinsi sedang berupaya untuk memastikan ketersediaan kebutuhan dasar seperti pangan, air bersih, dan perlengkapan tidur.
Dukungan dari berbagai daerah lain seperti Riau, Jambi, serta pemerintah kabupaten dan kota tetangga sangat diperlukan dalam memastikan distribusi bantuan berjalan lancar. Bantuan tersebut datang dari berbagai instansi termasuk TNI, Polri, Basarnas, dan relawan. Kolaborasi antara instansi terkait ini menjadi kunci dalam memastikan bantuan tepat sasaran dan tidak menghambat aktivitas alat berat di lapangan. Meskipun demikian, jumlah pengungsi yang masih berkisar 20 ribu orang menuntut perhatian dan upaya lebih lanjut dalam penanganan pasca bencana di Sumbar.
