Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI, Jusuf Kalla, mengharapkan pemerintah dapat menyesuaikan kebijakan dengan tepat untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional di tengah dinamika global yang semakin kompleks. Hal ini disampaikan sebagai respons terhadap konflik di Timur Tengah, khususnya antara Amerika Serikat (AS) dengan Iran. JK menilai bahwa konflik tersebut dapat berdampak signifikan terhadap kondisi ekonomi Indonesia, terutama terkait kenaikan harga energi dan beban subsidi pemerintah. Menurutnya, eskalasi konflik internasional dapat menyebabkan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) dan elpiji, yang pada akhirnya akan meningkatkan beban subsidi negara.
JK juga menyoroti bahwa konflik yang berlangsung lama dapat mengganggu pasokan energi nasional, karena stok BBM Indonesia relatif terbatas. Oleh karena itu, perlu ada antisipasi dari pemerintah. Selain itu, Indonesia juga perlu memiliki sikap politik yang jelas terhadap konflik internasional dengan Indonesia sebagai negara dengan penduduk Muslim terbesar. JK mendorong pemerintah untuk memanfaatkan peran Indonesia dalam forum internasional untuk mendorong penyelesaian konflik dan perdamaian.
Selain itu, JK juga menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan ekonomi nasional, terutama terkait pengelolaan anggaran negara di tengah ketidakpastian global. Dia memperingatkan bahwa jika pengeluaran negara tidak dikendalikan, risiko tekanan terhadap perekonomian nasional dapat meningkat, bahkan dapat mempengaruhi kepercayaan dunia internasional terhadap ekonomi Indonesia. JK juga menyoroti sejumlah program pemerintah yang membutuhkan anggaran besar, yang harus disesuaikan dengan kondisi penerimaan negara agar sektor-sektor penting seperti pendidikan, infrastruktur, dan penguatan ekonomi dasar tetap menjadi prioritas.
