Badan Gizi Nasional (BGN) telah memastikan peningkatan kualitas pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan menegaskan pengetatan standar operasional di seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Langkah ini dilakukan sebagai respons terhadap arahan Presiden agar program prioritas nasional ini tidak hanya memiliki cakupan luas, tetapi juga memenuhi standar kualitas yang ditetapkan. Kepala BGN, Dadan Hindayana, mengungkapkan bahwa masih ada ratusan SPPG yang berstatus penghentian sementara akibat belum memenuhi persyaratan teknis dan operasional. Dari total 1.030 SPPG, sebanyak 760 SPPG masih dalam proses evaluasi dan perbaikan.
Dalam keterangannya, Dadan menjelaskan bahwa SPPG yang belum memenuhi standar harus dihentikan operasionalnya sementara hingga dilakukan perbaikan menyeluruh. Faktor-faktor seperti belum memenuhi Sertifikasi Laik Higiene Sanitasi (SLHS), ketiadaan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL), ketidaksesuaian porsi makanan dengan standar gizi, dan aspek teknis lainnya menjadi dasar penghentian sementara ini. BGN juga menyoroti penyajian menu pada bulan Ramadan yang dinilai terlalu minimalis sehingga memunculkan persepsi negatif di masyarakat. Evaluasi ini dianggap penting untuk memperbaiki kualitas layanan secara menyeluruh.
Upaya evaluasi dan pembinaan terus dilakukan agar SPPG yang diberhentikan sementara dapat segera kembali beroperasi dengan kualitas layanan yang lebih baik. Diharapkan, pengetatan standar ini akan meningkatkan kualitas pelaksanaan Program MBG dan mendukung peningkatan status gizi masyarakat, serta memperkuat kepercayaan publik pada program strategis tersebut.
