Di tengah dinamika global yang penuh tantangan, Presiden Prabowo Subianto semakin sering melakukan kunjungan ke luar negeri, mulai dari konferensi internasional sampai pertemuan bilateral dengan pemimpin negara lain. Langkah ini lantas memicu diskusi di tengah masyarakat, baik di ruang publik maupun jagat maya. Tidak sedikit yang mempertanyakan intensitas perjalanan tersebut, bahkan mempertanyakan apa sebenarnya hasil nyata dari berbagai pertemuan diplomatik itu.
Respon masyarakat yang muncul bersifat beragam, namun lebih sering diwarnai keraguan. Banyak yang merasa kegiatan diplomasi tampak jauh dan kurang terasa secara langsung dampaknya seperti halnya pembangunan fisik atau program bantuan sosial pemerintah yang kasatmata. Wajar jika muncul pertanyaan kritis dari masyarakat; sebab diplomasi negara cenderung abstrak dan manfaatnya tidak langsung dirasakan oleh masyarakat luas.
Namun, tekanan dari situasi global saat ini membuat aktivitas diplomasi menjadi semakin esensial. Presiden Prabowo, dalam masa pemerintahannya yang belum genap dua tahun, sudah mencatatkan puluhan kunjungan ke luar negeri. Frekuensi itu menggambarkan langkah Indonesia memperkuat posisi dan perannya di komunitas internasional, terutama saat dunia dihadapkan pada banyak krisis.
Isu inilah yang kemudian menjadi salah satu topik penting di sebuah diskusi bertajuk IR Youth Talks yang digelar oleh Asosiasi Ilmu Hubungan Internasional Indonesia bersama Universitas Indonesia di Depok. Dipandu oleh Anggy Pasaribu, seorang jurnalis yang juga pengamat hubungan internasional, diskusi menyoroti soal kesenjangan pemahaman publik mengenai diplomasi negara. Masyarakat menyaksikan pemerintah aktif dalam forum papan atas dunia, namun minim narasi yang diberikan tentang urgensi dan manfaat langsung dari aktivitas tersebut.
Anggy menyoroti, ketegangan antara kekuatan besar seperti Amerika Serikat dan China, perang yang masih terus berlangsung antara Rusia dan Ukraina, serta konflik di Timur Tengah semakin memperumit kondisi ekonomi global. Hal ini berdampak pada banyak aspek di Indonesia, entah itu harga pangan, energi, peluang kerja, bahkan arus investasi asing. Artinya, tantangan global tak pernah jauh dari kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia.
Brigjen TNI Aloysius Nugroho Santoso dari Lemhannas menekankan, fragmentasi geopolitik yang kian tajam membuat Indonesia wajib terus membangun jaringan kerja sama internasional yang luas. Politik luar negeri Indonesia tetap dipegang pada prinsip bebas-aktif, namun pelaksanaannya semakin memerlukan kelincahan. Dalam dunia studi hubungan internasional, strategi menjaga keseimbangan antara berbagai kekuatan disebut sebagai hedging—Indonesia tidak berpihak mutlak ke satu blok, melainkan menjaga hubungan baik dengan banyak pihak.
Dari perspektif akademis, Broto Wardoyo dari UI menambahkan bahwa strategi kini berkembang ke arah resilience-based hedging. Pendekatan ini tak cuma fokus ke manuver eksternal, melainkan berupaya memperkokoh ketahanan domestik agar Indonesia lebih tahan guncangan dunia. Karena itu, keikutsertaan Indonesia di G20, ASEAN, sampai BRICS, bukan sekadar ikut-ikutan, tetapi memastikan Indonesia tetap punya ruang bernapas di tengah pusaran perebutan pengaruh global.
Sayangnya, strategi besar negara ini tidak selalu dijelaskan secara gamblang ke masyarakat. Media lebih sering menampilkan cuplikan pertemuan atau momen seremoni, sementara motivasi dan kepentingan strategis di baliknya kurang dikomunikasikan secara utuh. Hal ini menyebabkan diplomasi mudah dipersepsi sebagai rutinitas elite, bukan upaya penting demi keamanan dan kesejahteraan rakyat.
Menurut Anggy, bukan berarti Indonesia kekurangan strategi, tetapi masalahnya terletak pada narasi yang berhenti di level atas, sehingga sulit dipahami masyarakat kebanyakan. Istilah dalam diplomasi cenderung teknokratis dan berjarak dengan keseharian publik. Di saat digitalisasi informasi berkembang pesat, komunikasi yang lemah gampang ditandingi oleh opini viral yang lebih sederhana, walau kurang akurat. Komunikasi publik harus ditempatkan sebagai jantung diplomasi, bukan sekadar pelengkap.
Pemerintah perlu menyediakan penjelas yang mampu merangkum kebijakan luar negeri ke dalam bahasa mudah. Masyarakat berhak tahu mengapa kunjungan internasional penting, apa pengaruhnya pada peluang kerja, investasi, bahkan keamanan nasional. Penjelasan yang konsisten dan mudah diakses adalah kunci memperkuat kepercayaan publik.
Untuk dunia digital, komunikasi negara juga perlu bernuansa edukasi, bukan sekadar ramai atau defensif. Tanpa substansi, narasi negara rawan terjebak polarisasi dan gagal membangun pemahaman publik yang solid. Tantangan diplomasi Indonesia hari ini tidak hanya soal mengatasi persaingan antar-negara, tetapi juga memastikan masyarakat memahami dan mendukung langkah negara. Diplomasi yang sukses tidak hanya dilihat dari pengakuan internasional, tetapi juga penerimaan dan pengertian dari warga negaranya sendiri.
Sumber: Diplomasi Indonesia Era Prabowo Perlu Lebih Dekat Dengan Publik
Sumber: Diplomasi Indonesia Di Era Prabowo, Perlunya Membentuk Pemahaman Publik
