Ketua DPP PDI Perjuangan Buka Suara Terkait Mahasiswa UBK yang Diduga Menerima Suap Setelah Bertemu Gibran
Pada hari Selasa, 23 Juni 2026, Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP), Deddy Yevri Sitorus, angkat bicara terkait perwakilan mahasiswa Universitas Bung Karno (UBK) yang diduga menerima suap setelah bertemu Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka.
Unjuk Rasa Mahasiswa dan Tuntutan kepada Pemerintah
Mahasiswa dari UBK, Universitas MH Thamrin, dan Universitas Terbuka, sebanyak 15 orang, diterima oleh Gibran setelah menggelar aksi unjuk rasa di kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat. Dalam aksi tersebut, mahasiswa menyampaikan sejumlah tuntutan kepada pemerintah, salah satunya meminta penghentian sementara program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan pengalihan anggaran untuk mendukung biaya operasional pendidikan tinggi.
Dugaan Pihak yang Mengarahkan atau Menunggangi Gerakan Mahasiswa
Deddy Sitorus menilai adanya pihak-pihak yang mengarahkan atau menunggangi gerakan mahasiswa yang melakukan unjuk rasa. Dia menegaskan bahwa PDIP selalu menjadi sasaran tudingan terkait menggerakkan aksi unjuk rasa untuk mengkritik pemerintah. Menurut Deddy Sitorus, setiap gerakan yang menunggangi mahasiswa tersebut bukan berasal dari anak buah, melainkan langsung dari atasan atau pimpinannya.
Ia juga meminta agar masyarakat tidak sembarangan menuduh PDIP sebagai dalang menggerakkan aksi unjuk rasa untuk mengkritik pemerintah. Pengakuan Ketua BEM FH UBK, Muhammad Abdi Maludin, menghebohkan publik setelah video pernyataannya viral di media sosial. Dalam video tersebut, Muhammad Abdi Maludin mengaku menerima uang suap aksi demonstrasi mahasiswa di kawasan Istana Negara, Jakarta, pada 15 Juni 2026.
Total uang yang diterima mencapai Rp20 juta dan dibagikan kepada sejumlah mahasiswa setelah rangkaian aksi unjuk rasa berakhir. Hal ini menjadi pembelajaran bagi masyarakat agar tidak sembarangan menuduh tanpa bukti yang cukup.
