Anggaran Rp 5,3 Triliun untuk Pembangunan Kawasan Legislatif dan Yudikatif di IKN
Pemerintah menyediakan dana sebesar Rp 5,3 triliun dari pagu indikatif Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) sebesar Rp 6,7 triliun untuk melanjutkan pembangunan kawasan legislatif dan yudikatif. Hal ini diungkapkan oleh Kepala OIKN, Basuki Hadimuljono, dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2027.
Alokasi Dana untuk Infrastruktur Utama IKN
Menurut Basuki, alokasi dana tersebut akan digunakan untuk pembangunan fisik baru, pengelolaan, dan pemeliharaan aset yang telah ada. Besar alokasi ini sejalan dengan target penyelesaian sejumlah infrastruktur utama IKN pada tahun 2027.
Target Pembangunan Kawasan Yudikatif
Untuk kawasan yudikatif, pembangunan fisiknya ditargetkan rampung pada 25 Desember 2027. Kawasan ini meliputi gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Mahkamah Agung (MA), Komisi Yudisial (KY), Plaza Keadilan, serta Masjid Kawasan.
Progres pembangunan kawasan yudikatif saat ini mencapai 40 persen hingga akhir tahun ini. Paket pembangunan berbagai gedung dan fasilitas di kawasan legislatif juga tengah berlangsung dengan nilai kontrak total mencapai Rp 8,24 triliun.
Perkembangan Proyek Pembangunan
Beberapa proyek pembangunan sudah berjalan, seperti pembangunan Gedung Sidang Paripurna, Gedung DPR, MPR, DPD, dan sejumlah fasilitas pendukung lainnya. Diperkirakan, pembangunan ini akan selesai pada Desember 2027.
Dana sebesar Rp 500 miliar per tahun juga dialokasikan untuk pengelolaan infrastruktur IKN, yang berpotensi meningkat seiring bertambahnya aset yang diserahkan dari kementerian terkait. Selain pembangunan fisik, anggaran tersebut juga mencakup kebutuhan pemeliharaan aset yang telah terbangun.
