Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution meminta dukungan pemerintah pusat melalui Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) untuk menjalankan lima agenda pembangunan utama di wilayahnya. Lima agenda itu mencakup pembangunan RSU Haji Medan berstandar internasional, keterpaduan pembangunan antarwilayah, afirmasi untuk Kepulauan Nias, pengembangan koridor ekonomi Belawan-Kualatanjung-Seimangkei, serta percepatan pemulihan pascabencana.
Permintaan tersebut disampaikan Bobby saat beraudiensi dan berkoordinasi dengan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy di Jakarta, Kamis (8/10/2026). Dalam pertemuan itu, Bobby memaparkan potensi ekonomi Sumut sekaligus rencana pengembangan kewilayahan yang diharapkan sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029.
Sumut diarahkan menjadi pusat pertumbuhan Indonesia barat
Bobby menyebut posisi Sumut strategis karena menjadi pintu gerbang Indonesia bagian barat menuju jalur internasional. Provinsi itu memiliki jumlah penduduk sekitar 15,8 juta jiwa. Pada triwulan II 2026, produk domestik regional bruto (PDRB) Sumut disebut mencapai sekitar Rp341,05 triliun dengan pertumbuhan 5,06 persen.
Menurut Bobby, kontribusi Sumut mencapai sekitar 23 persen terhadap produk domestik bruto (PDB) regional Sumatera dan 5,21 persen terhadap PDB nasional. Potensi tersebut, kata dia, menjadi dasar bagi penguatan peran Sumut sebagai wilayah strategis bioindustri dan pariwisata global sebagaimana diarahkan dalam RPJMN 2025-2029.
Arah pembangunan itu mencakup kawasan Metropolitan Medan, Kawasan Industri Medan-Binjai-Deliserdang, koridor Kualatanjung-Seimangkei, dan Danau Toba. Sejumlah pusat pertumbuhan lain yang disebut adalah Sibolga-Pandan-Padangsidimpuan, Rantauprapat, Kabanjahe, dan Gunungsitoli.
“Namun tantangannya adalah menghubungkan pusat pertumbuhan ini dengan potensi seperti sawit, karet, kelapa, produksi pangan dan energi ke dalam satu ekosistem ekonomi yang terintegrasi,” ujar Bobby, didampingi sejumlah pimpinan organisasi perangkat daerah terkait.
Pemerintah Provinsi Sumut, lanjut Bobby, memusatkan perhatian pada penguatan konektivitas, hilirisasi, dan pembangunan kawasan ekonomi terintegrasi. Langkah tersebut ditujukan untuk meningkatkan investasi, produktivitas, serta penciptaan lapangan kerja guna mendukung target pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 8 persen.
RSU Haji Medan dan skema pembiayaan
Salah satu agenda yang secara khusus dibawa Bobby ke Bappenas adalah rencana pengembangan RSU Haji Medan menjadi rumah sakit rujukan berstandar internasional. Proyek itu direncanakan memperoleh dukungan Economic Development Cooperation Fund (EDCF), skema pembiayaan pembangunan Pemerintah Republik Korea yang dikelola Export-Import Bank of Korea atau Korea Eximbank.
Bobby mengatakan proyek tersebut telah mencapai tahap permintaan resmi dan komitmen pembiayaan pada Februari 2024. Skema yang disebutkan menawarkan bunga 0,05 persen, tenor 40 tahun, serta masa tenggang 10 tahun.
Namun, setelah dilakukan penyesuaian terhadap RPJMN 2025-2029, proyek pembangunan RSU Haji Medan itu belum tercantum dalam daftar rencana pinjaman luar negeri jangka menengah (DRPLN-JM) 2025-2029. Karena itu, Pemprov Sumut berharap agenda tersebut dan empat prioritas lainnya memperoleh perhatian serta dukungan prioritas dari pemerintah pusat.





