Menteri Luar Negeri Arrmanatha Christiawan Nasir, yang akrab disapa Tata, menegaskan Indonesia akan mendorong reformasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) melalui keterlibatan langsung di dalam lembaga tersebut. Reformasi itu diarahkan untuk memperkuat transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas PBB sekaligus meningkatkan keterwakilan negara berkembang dalam tata kelola global.
Penegasan itu disampaikan Tata seusai serah terima jabatan dengan Sugiono di Gedung Pancasila, Kementerian Luar Negeri, Jakarta, Senin, 12 Oktober 2026. Menurut dia, Indonesia tidak cukup hanya menyuarakan perubahan terhadap sistem internasional, tetapi juga perlu mengambil bagian dalam proses pembenahan kelembagaan.
“Kita tidak hanya mengetuk pintu dari luar, kita ikut memperbaiki rumah dari dalam,” kata Tata dalam pernyataan pers setelah prosesi tersebut.
Memperkuat pengawasan di tubuh PBB
Tata menyebut reformasi PBB merupakan bagian penting dari upaya Indonesia memperjuangkan sistem internasional yang lebih efektif dan representatif. Ia menilai sistem multilateral saat ini belum sepenuhnya mengakomodasi kepentingan negara berkembang atau kelompok Global South.
Salah satu jalur yang dipilih Indonesia ialah memperkuat peran dalam Dewan Auditor PBB atau UN Board of Auditors. Keterlibatan tersebut diarahkan untuk memastikan organisasi internasional itu menjalankan prinsip transparansi dan akuntabilitas.
Upaya Indonesia untuk menduduki posisi di Dewan Auditor PBB, kata Tata, telah dirintis sejak masa Menteri Luar Negeri Retno Marsudi pada 2022. Proses tersebut kemudian diteruskan oleh Sugiono hingga Indonesia terpilih pada 2025.
Tata kini menyatakan akan memastikan mandat itu dijalankan dengan baik. Melalui posisi tersebut, Indonesia dapat berkontribusi dalam pengawasan dan akuntabilitas organisasi internasional, termasuk mendorong tata kelola yang lebih transparan dan efisien.
Bagi Indonesia, pembenahan sistem multilateral tidak hanya dilakukan melalui diplomasi dan penyampaian sikap politik. Keterlibatan dalam mekanisme kelembagaan internasional dipandang diperlukan agar proses reformasi dapat didorong langsung dari dalam.
Mencalonkan diri untuk Dewan Keamanan PBB
Selain memperkuat peran di Dewan Auditor PBB, Indonesia juga mencalonkan diri sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB untuk periode 2029-2030.
Tata mengatakan pencalonan tersebut merupakan bagian dari upaya Indonesia mendorong Dewan Keamanan PBB yang lebih efektif, representatif, transparan, dan demokratis.
Jika terpilih, Indonesia akan memiliki kesempatan untuk terlibat dalam pembahasan berbagai persoalan terkait perdamaian dan keamanan internasional sesuai dengan mandat Dewan Keamanan PBB.





