Pemerintah menargetkan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di sejumlah wilayah Indonesia dapat dikendalikan dalam waktu kurang dari satu bulan. Target itu disampaikan Menteri Lingkungan Hidup sekaligus Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup, Jumhur Hidayat, setelah berkoordinasi dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).
Menurut Jumhur, intensitas kebakaran mulai menunjukkan penurunan. Namun, proses pemadaman masih berlangsung dan pemerintah tetap mengerahkan personel serta memperkuat kerja sama antarinstansi agar penanganan di lapangan berjalan lebih cepat.
“Tadi ngobrol dengan BNPB beberapa minggu ke depan lah (karhutla padam), tapi mungkin dengan intensitas yang sudah mulai berkurang. Seharusnya enggak sampai (satu bulan),” ujar Jumhur.
Pemadaman Masih Menghadapi Kendala
Upaya pemadaman belum sepenuhnya mudah. Keterbatasan pasokan air menjadi salah satu tantangan yang harus diatasi, selain kebutuhan terhadap armada pemadaman udara atau water bombing. Pemerintah masih mempertimbangkan kebutuhan operasional untuk memastikan pengerahan personel dan dukungan pemadaman berlangsung efektif.
Penanganan dilakukan melalui koordinasi lintas instansi yang melibatkan pemerintah pusat, pemerintah daerah, aparat, serta unsur masyarakat. Sinergi tersebut diperlukan untuk menjaga pengawasan di wilayah rawan sekaligus mencegah titik api kembali meluas setelah berhasil dipadamkan.
Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengingatkan bahwa kewaspadaan tidak boleh diturunkan, khususnya di Kalimantan Selatan. Berdasarkan prediksi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), wilayah tersebut diperkirakan baru mengalami hujan alami pada pertengahan November.
Raja Juli meminta pemerintah daerah, TNI-Polri, Manggala Agni, dan para relawan mempertahankan koordinasi serta pengawasan selama periode rawan kebakaran. Ia menilai kondisi lahan gambut dapat membuat kebakaran kembali membesar apabila pengawasan melemah.
“Karena apabila kita lengah, Anda tahu di basisnya gambut, maka kebakaran ini satu waktu akan bisa meledak kembali,” tegas Raja Juli saat meninjau penanganan karhutla di Banjarbaru.
Pemerintah Siapkan Pencegahan Jangka Panjang
Selain mempercepat pemadaman, pemerintah menyiapkan langkah pencegahan melalui rencana revisi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Salah satu ketentuan yang dikaji adalah penghapusan pengecualian pembakaran lahan maksimal dua hektare untuk praktik tertentu.
Jumhur mengatakan ketentuan tersebut akan dihapus karena dinilai dapat menjadi titik masuk terjadinya pembakaran lahan. “Supaya pasal yang membolehkan membakar ladang untuk membuka lahan sampai dua hektare itu akan kita hapus. Karena itu titik masuknya,” kata dia.
Dalam pelaksanaannya, pemerintah juga menekankan pentingnya penyampaian informasi secara cepat mengenai potensi kebakaran, kondisi cuaca, dan langkah penanganan. Komunikasi antara petugas, pemerintah daerah, dan warga dipandang sebagai bagian dari respons bersama untuk menjaga efektivitas pemadaman dan memperkuat kesiapsiagaan menghadapi karhutla.





