Pemerintah memperkuat pengawasan penyaluran Dana Otonomi Khusus (Otsus) untuk memastikan anggaran tersebut berdampak langsung pada pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di Tanah Papua. Penguatan itu mencakup tata kelola anggaran, pendampingan pemerintah daerah, pembangunan infrastruktur dasar, hingga pemberdayaan ekonomi Orang Asli Papua (OAP).
Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk mengatakan, pemerintah terus mengawal proses penyaluran dan pengelolaan Dana Otsus agar berjalan sesuai ketentuan. Koordinasi lintas kementerian dan lembaga juga dilakukan untuk membantu pemerintah daerah yang masih menghadapi kendala administratif maupun persyaratan penyaluran.
Penyaluran 2026 Memasuki Tahap Kedua
Dalam Rapat Koordinasi Tata Kelola Dana Otonomi Khusus di Wilayah Papua, Ribka menegaskan bahwa manfaat anggaran tersebut harus benar-benar dirasakan masyarakat.
“Dana Otonomi Khusus ini benar-benar dirasakan manfaatnya atau impact-nya bisa dirasakan oleh masyarakat di Tanah Papua,” ujar Ribka Haluk.
Ribka menjelaskan, penyaluran Dana Otsus 2026 dilakukan dalam tiga tahap. Tahap pertama telah disalurkan sebesar 30 persen. Selanjutnya, penyaluran memasuki tahap kedua dengan target 45 persen.
Kementerian Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah memberikan asistensi kepada daerah yang masih menghadapi persoalan administrasi atau belum memenuhi persyaratan penyaluran. Pendampingan tersebut menjadi bagian dari upaya memperlancar distribusi anggaran sekaligus memperkuat akuntabilitas pengelolaannya.
Anggaran Mendukung Infrastruktur Papua Pegunungan
Dana Otsus juga diarahkan untuk memenuhi kebutuhan infrastruktur dasar di wilayah Papua Pegunungan. Kepala Badan Pengelola Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Papua Pegunungan, Noak Tabo, menyebut daerahnya memperoleh tambahan alokasi sekitar Rp465 miliar pada 2026. Angka itu berada di luar alokasi awal sekitar Rp260 miliar.
Menurut Noak, tambahan anggaran tersebut digunakan untuk mendukung pembangunan fasilitas yang dibutuhkan masyarakat, termasuk jalan, jembatan, sarana transportasi udara, dan jaringan telekomunikasi digital.
“DTI kami fokus untuk pembangunan infrastruktur fisik dasar seperti jalan, jembatan, perbaikan fasilitas transportasi udara dan peningkatan telekomunikasi digital,” ujar Noak Tabo, dikutip Senin (2/11/2026).
Proyeksi Alokasi Papua Selatan 2027
Dukungan Dana Otsus juga diproyeksikan berlanjut di Papua Selatan. Total alokasi untuk Provinsi Papua Selatan dan empat kabupaten yang berada dalam cakupan wilayah tersebut pada 2027 diperkirakan mencapai Rp1,8 triliun.
Kepala BPPKAD Papua Selatan Ronald Evans mengatakan, pembagian anggaran antardaerah mempertimbangkan sejumlah variabel, termasuk jumlah penduduk dan jumlah Orang Asli Papua.
“Total alokasi dana Otsus untuk 2027 untuk Provinsi Papua Selatan dan empat kabupaten cakupan wilayah Papua Selatan sebesar Rp1,8 triliun,” kata Ronald Evans.
Pemanfaatan Dana Otsus tidak hanya ditujukan bagi pembangunan fisik. Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Boven Digoel Paulinus Koymot menyampaikan, dukungan anggaran juga digunakan untuk membina kelompok tani OAP, terutama dalam pengembangan komoditas karet, kopi, dan kakao.





