Prabowo Subianto soal Demokrasi: Kritik itu Harus, Namun Tetap Objektif

by -137 Views

Jakarta – Presiden terpilih untuk periode 2024-2029, Prabowo Subianto, menegaskan bahwa demokrasi di Indonesia akan semakin kuat karena perkembangan internet dan media sosial.

Menurutnya, demokrasi adalah sistem pemerintahan di mana rakyat memiliki kedaulatan, di mana rakyat berkuasa dan berhak memilih para pemimpinnya.

“Dengan jumlah penduduk Indonesia yang banyak, dilakukanlah sistem perwakilan. Rakyat memiliki kedaulatan untuk memilih wakil-wakilnya masuk ke parlemen, dan dalam sistem presidensial, rakyat memiliki hak untuk memilih presiden, bupati, dan gubernur secara langsung sesuai dengan kehendak rakyat kita,” jelas Prabowo dalam wawancara eksklusif bersama tvOne bertajuk “Prabowo Subianto Bicara Untuk Indonesia” pada Rabu (22/5) malam.

Ketika ditanya apakah pemerintahannya nanti akan anti-kritik atau tidak, Prabowo menegaskan bahwa kritik sangat diperlukan asalkan bersifat objektif.

“Kritik harus ada, itu merupakan bentuk check and balance yang akan mengamankan. Namun, tujuan dari kritik itu harus membangun, bukan menghancurkan. Kritik harus bersifat objektif,” jawab Prabowo.

Terkait kebebasan pers, Prabowo menyatakan bahwa hal tersebut sangat penting meskipun beberapa media di Indonesia telah menjadi konglomerasi bisnis yang dimiliki oleh segelintir orang.

“Media mainstream adalah bisnis dan memiliki pemilik. Pertanyaannya adalah apakah media mainstream yang dimiliki oleh beberapa orang itu benar-benar mencerminkan kepentingan rakyat atau hanya kepentingan mereka sendiri?” ujar Prabowo.

Prabowo berharap bahwa di era perkembangan media sosial yang pesat saat ini, masyarakat dapat memperoleh informasi dari berbagai sumber dan tidak hanya dikuasai oleh segelintir pemilik media.

“Dengan adanya revolusi informasi melalui media baru seperti internet, sosial media, dan TikTok, informasi dapat sampai dengan cepat ke masyarakat. Dengan demikian, demokrasi di Indonesia akan semakin kuat sehingga tidak lagi dikuasai oleh 5-6 orang dalam menentukan opini bangsa,” tutupnya.

Source link