Ratusan orang, termasuk lebih dari 25 karyawan Yayasan Rumah Sakit Islam (RSI) Nusa Tenggara Barat (NTB), berkumpul di depan Kantor Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Mataram pada Rabu, 28 Mei 2025, untuk menyuarakan tuntutan mereka. Aksi tersebut tidak hanya menyoroti pemotongan infaq 2,5 persen dari gaji karyawan, tetapi juga menekankan permintaan agar Ketua Yayasan RSI NTB, Lalu Imam Hambali, untuk mengundurkan diri. Spanduk-spanduk dengan tulisan tajam seperti “Tanggung Jawab! Ketua Yayasan Wajib Mundur!” dan “Kembalikan Yayasan RSI NTB ke Tangan yang Tepat” dipamerkan selama aksi tersebut.
Koordinator aksi, Syaifullah, menjelaskan bahwa tujuan dari aksi tersebut adalah untuk menekankan pertanggungjawaban Ketua Yayasan RSI dan menuntut keadilan bagi para karyawan yang telah merasa diabaikan. Mereka menolak pemotongan infaq yang dinilai tidak transparan serta meminta pembayaran gaji karyawan sesuai dengan Upah Minimum Regional (UMR). Lebih dari 25 karyawan RSI NTB turut serta dalam aksi tersebut.
Para demonstran menyuarakan tuntutan mereka, termasuk pembatalan pemotongan infaq 2,5 persen dari gaji karyawan, pembayaran penuh hak-hak karyawan tanpa pemotongan yang tidak jelas, dan perombakan total kepengurusan Yayasan RSI NTB. Mereka juga meminta Disnaker Kota Mataram untuk ikut memediasi dan menyelesaikan masalah yang terjadi di yayasan tersebut.
H. Rudi Suryaman, Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Mataram, mengungkapkan bahwa pihaknya telah menerima tuntutan dari para demonstran dan menyarankan dialog antara mereka dengan pihak yayasan sebagai langkah pertama. Jika tidak ada solusi dari dialog internal, pemerintah siap untuk memediasi lebih lanjut. Meskipun begitu, Disnaker akan tetap memantau jika terdapat pelanggaran ketenagakerjaan terkait dengan pembayaran upah di bawah standar.
Masalah pemotongan infaq bukan satu-satunya polemik yang melibatkan Yayasan RSI NTB, karena sebelumnya yayasan tersebut juga terlibat dalam persoalan utang kepada kontraktor proyek pembangunan. Kontraktor lokal mengeluhkan bahwa mereka belum menerima pembayaran atas proyek yang telah dilakukan, menyebabkan ketegangan antara mereka dan yayasan. Penyelidikan lebih lanjut sedang dilakukan terkait masalah ini untuk mencari solusi yang adil bagi semua pihak yang terlibat.
