Perwakilan massa aksi yang mengatasnamakan warga Papua berhasil bertemu Menteri HAM RI Natalius Pigai setelah melakukan aksi demo di depan kantor Kementerian HAM. Para warga Papua mengekspresikan kekhawatiran mereka terhadap kasus pelanggaran HAM di berbagai daerah di Papua, termasuk Kabupaten Intan Jaya. Mereka menyampaikan tujuh tuntutan terkait investigasi terhadap korban warga sipil, pengembalian warga yang mengungsi, penolakan terhadap penambangan emas, penarikan pos militer, dan penghentian pengiriman militer non organik di Papua.
Puluhan massa aksi yang bertahan di depan kantor Kementerian HAM RI meski diguyur hujan deras, menuntut audiensi langsung dengan Menteri HAM Natalius Pigai. Sementara itu, Natalius Pigai menjelaskan bahwa Kementerian HAM tidak memiliki wewenang langsung untuk melakukan investigasi di lapangan terkait kasus pelanggaran HAM, namun memberikan saran agar warga melaporkan hal tersebut ke Komnas HAM.
Pigai juga menegaskan bahwa Kementerian HAM akan memberikan perhatian serius terhadap masalah pengungsi dan telah melakukan koordinasi dengan kementerian lain untuk penanganan pengungsi. Massa aksi pun terus bertahan meski aparat kepolisian membentuk barikade untuk mencegah masuk ke dalam kantor Kementerian HAM. Aksi ini dilakukan untuk menyoroti berbagai tuntutan dan kekhawatiran terkait pelanggaran HAM di Papua.
