Pada Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian memperhatikan rendahnya realisasi APBD di beberapa wilayah, termasuk Jawa Barat yang saat ini berada di peringkat ketiga di bawah DIY dan NTB. Penurunan kinerja fiskal di Jawa Barat menimbulkan keprihatinan Menteri Tito, karena belanja pemerintah termasuk APBD menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi nasional. Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi mengungkapkan kondisi APBD tahun 2025 yang harus dikelola dengan efisiensi dan menyoroti tunggakan utang dan kewajiban yang harus segera dipenuhi. Meskipun terbatas secara finansial, Pemerintah Provinsi Jawa Barat tetap berkomitmen untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat dan mendorong dukungan serta doa dari seluruh lapisan masyarakat. Semoga dengan keterbatasan anggaran yang ada, pemerintah masih dapat beroperasi optimal untuk kepentingan semua pihak.
Dedi Mulyadi Singgung Utang Warisan RK & Serapan APBD Jabar
