Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, telah mengumumkan rekening kas umum daerah (RKUD) secara rutin melalui akun media sosial, sebagai upaya untuk meningkatkan transparansi dan keterbukaan informasi kepada publik. Langkah ini diambil sebagai respons atas isu pengendapan kas daerah dalam bentuk deposito yang sempat ramai diperbincangkan. Dalam pekan terakhir, Dedi membuka posisi RKUD di Bank BJB dengan nilai mencapai Rp 2,4 triliun.
Dedi menjelaskan bahwa langkah ini dilakukan untuk memberikan penjelasan kepada publik mengenai belanja pemerintah daerah Provinsi Jawa Barat yang dilakukan secara terbuka dan dapat diakses oleh publik. Ia juga menegaskan bahwa keterbukaan anggaran juga telah dilakukannya saat menjabat sebagai Bupati Purwakarta di dua periode sebelumnya, dan akan dilanjutkan saat memimpin Jawa Barat.
Melalui video dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Jabar, Dedi secara rutin mengunggah posisi terbaru RKUD, yang dilaporkan dengan detail hingga rincian terkecil. Dalam laporan terbaru, tercatat penerimaan dari pajak rokok triwulan III sebesar Rp 935,8 miliar lebih, didominasi oleh sektor PAD yang mencapai Rp 22,8 miliar lebih. Adapun realisasi pengeluaran mencapai Rp 49,6 miliar, dengan rincian belanja pegawai, barang dan jasa, hibah, modal, dan bantuan keuangan desa.
Dedi juga mencatat bahwa kebutuhan anggaran untuk pembangunan di daerahnya hingga Desember 2025 mencapai Rp 7,5 triliun. Namun, sisa dana tersebut masih belum mencukupi dan akan ditutup melalui transfer ke daerah dari pemerintah pusat dan sumber lainnya. Selain itu, belanja publik di era pemerintahannya juga mengalami peningkatan signifikan, hampir mencapai 1.000 persen dibandingkan tahun sebelumnya.
