Program Sekolah Rakyat di Tanah Papua menandai arah baru dalam upaya pemerataan akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu. Kehadiran program ini menegaskan komitmen negara dalam memastikan layanan pendidikan berkualitas menjangkau wilayah terluar, termasuk kawasan Indonesia Timur dengan tantangan geografis dan sosial yang kompleks. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka meninjau Sekolah Rakyat Menengah Atas (SRMA) 41 Biak Numfor, Kabupaten Biak Numfor, Papua, sebagai bukti dari komitmen tersebut, satu hari setelah Presiden Prabowo Subianto meresmikan program Sekolah Rakyat secara serentak di berbagai daerah. Lokasi yang dipilih di wilayah kepulauan menunjukkan perhatian serius pemerintah terhadap pemerataan pembangunan pendidikan.
Gibran dalam peninjauan Sekolah Rakyat tersebut menekankan pentingnya memastikan layanan pendidikan setara bagi seluruh anak bangsa tanpa terkendala kondisi ekonomi maupun wilayah. Kunjungan kerja ini juga merupakan bagian dari agenda pemerataan pembangunan sektor pendidikan dan kesehatan di Indonesia Timur. Meski fasilitas sekolah dianggap memadai, masih terdapat catatan terkait keterbatasan jumlah tenaga pengajar yang perlu segera diatasi agar proses pembelajaran berjalan maksimal. Dukungan terhadap perluasan Sekolah Rakyat di Papua juga datang dari legislatif, dengan anggota Komisi X DPR RI Robert Joppy Kardinal yang menilai program ini relevan dengan kondisi Papua yang memiliki tantangan akses pendidikan cukup berat. Robert juga menjelaskan bahwa pemerintah baru menetapkan tiga lokasi Sekolah Rakyat di Provinsi Papua, yakni Jayapura, Biak Numfor, dan Sarmi, sementara kawasan Papua telah dimekarkan menjadi enam provinsi, berpotensi menimbulkan ketimpangan akses pendidikan antarwilayah.
