Perdebatan tentang reformasi TNI kerap kali terjebak hanya pada isu kekhawatiran terhadap dominasi militer dalam kehidupan sipil. Padahal, problem sesungguhnya jauh lebih rumit dan berakar pada persoalan struktur organisasi serta pola pengembangan karier di lingkungan militer—isu-isu yang justru sering tak terprovokasi dalam wacana publik.
Melalui forum diskusi yang diadakan Magister Hubungan Internasional Universitas Indonesia berjudul “Pola Karir dan Profesionalisme Militer” pada 4 Maret 2026, sederet pakar seperti Aditya Batara Gunawan (Universitas Bakrie), Beni Sukadis (Lesperssi), dan Yudha Kurniawan (Laboratorium Politik Universitas Bakrie) mencoba mengupas pelbagai sudut pandang baru melebihi sekadar kekhawatiran dominasi institusi militer.
Konfigurasi hubungan sipil-militer seharusnya memperjelas batas antara tugas pertahanan dan urusan domestik. Namun, fakta di Indonesia menunjukkan percampuran peran yang kabur, sehingga menciptakan zona rawan yang dapat menurunkan profesionalisme prajurit serta mempertajam ekses politisasi.
Persoalan mendasar berkaitan dengan mekanisme promosi perwira tinggi di tubuh TNI. Di satu sisi, proses tersebut seharusnya berjalan sesuai prinsip meritokrasi. Namun, dalam praktiknya, tekanan dan campur tangan kepemimpinan politik—terkadang dalam bentuk figur populis—bisa mengaburkan objektivitas. Aditya Batara menyoroti seringkali hubungan personal menjadi faktor yang memengaruhi promosi dalam lingkungan militer di Indonesia.
“Sering kali ada jurang antara apa yang dituntut oleh sistem meritokrasi dengan kenyataan praktik di lapangan, di mana aktor-aktor politik turut serta menentukan arah karier perwira,” ujar Aditya.
Faktor personalitas politik ini semakin relevan dalam dinamika jabatan Panglima TNI yang tetap mensyaratkan persetujuan DPR. Meskipun mekanisme itu dianggap sebagai bentuk kontrol sipil, Yudha Kurniawan menilai pendekatan Indonesia masih bisa mengundang politisasi dan menjadikan TNI subjek tarik-menarik kepentingan kekuasaan.
Yudha menekankan bahwa pola relasi sejenis tidak seragam diterapkan di dunia. “Praktik di Inggris, misalnya, memperlihatkan penunjukan pimpinan militer yang tidak harus melewati proses legislatif, yang artinya otonomi militer dalam beberapa demokrasi lain jauh lebih dijaga,” jelasnya.
Praktik seperti ini memperlihatkan bahwa setiap negara memiliki resep sendiri terkait relasi antara kekuatan sipil dan militer, tetapi fokusnya tetap pada menjaga profesionalisme dan mekanisme pengawasan.
Di sisi lain, Beni Sukadis mengingatkan isu surplus perwira tinggi akibat ketidakseimbangan antara jumlah personel dan ketersediaan posisi jabatan. Penyumbatan terjadi lantaran kapasitas lembaga pendidikan terbatas, promosi yang tersendat, hingga keterbatasan anggaran latihan, yang kemudian berakibat menumpuknya perwira aktif tanpa jabatan jelas.
Permasalahan struktural inilah yang sering mendorong munculnya upaya ekspansi peran TNI di sektor non-militer, serta pembesaran struktur semata-mata demi menyediakan jabatan baru untuk menampung kelebihan personel. Ini adalah penyakit laten organisasi militer yang bukan hanya terjadi di Indonesia.
Rotasi pimpinan antar-matra yang selama ini dianggap sebagai tradisi baku juga dipertanyakan validitasnya. Beni Sukadis mengungkapkan, sejarah menunjukkan tidak selalu ada rotasi lintas matra—salah satunya saat transisi antara Jenderal Moeldoko ke Jenderal Gatot Nurmantyo, keduanya dari Angkatan Darat. Bukti ini membuka mata bahwa faktor keberpihakan politik dan selera kepemimpinan nasional juga memegang peran krusial dalam penentuan jabatan strategis di TNI.
Relevansi diskusi ini makin terasa karena Indonesia justru dihadapkan pada tantangan kemunduran demokrasi. Hubungan sipil-militer idealnya tidak berpusat pada membatasi ruang gerak militer saja, melainkan juga mengenai kemampuan sipil menjaga jarak profesional dan tidak mengintervensi urusan internal militer secara berlebihan.
Penataan internal di institusi militer harus kembali pada prinsip profesionalisme dan meritokrasi, di mana kendali sipil tetap proporsional serta tidak menihilkan otonomi organisasi militer dalam pengelolaan sumber daya manusia. Teladan dari negara-negara maju menunjukkan bahwa kunci menjaga keseimbangan sipil-militer tetap terletak pada penghormatan terhadap ranah profesional masing-masing tanpa mengorbankan prinsip demokrasi yang sehat. Indonesia pun seharusnya tidak sekadar meniru, tetapi mengadopsi pendekatan ini secara kontekstual dan konsisten dalam membenahi mekanisme karier TNI agar terhindar dari jebakan politisasi dan pembusukan organisasi.
Sumber: Motif Perluasan Peran TNI Ke Sektor Sipil, Struktur Organisasi Dan Karier Perwira Disorot
Sumber: Motif Di Balik Perluasan Peran TNI Ke Sektor Sipil Dan Pembengkakan Struktur Organisasisi
