Idrus Marham, Wakil Ketua Umum Partai Golkar, memberikan tanggapannya terhadap hasil survei Lembaga Survei Studi Indonesia Raya (LSSIR) yang menilai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia bermasalah. Idrus menekankan bahwa penilaian terhadap kinerja seorang menteri harus didasarkan pada fakta objektif dan capaian nyata di lapangan, dan tidak boleh melenceng dari akal sehat. Meskipun survei menunjukkan tingkat kepuasan publik terhadap Presiden Prabowo Subianto masih tinggi, namun ada kritik terhadap beberapa menteri, termasuk Bahlil, terkait konsistensi kebijakan, transparansi, dan isu integritas.
Idrus memandang Bahlil sebagai salah satu menteri yang secara aktif mendukung visi besar Presiden Prabowo dalam membangun ketahanan dan kemandirian energi nasional. Dalam konteks ini, Bahlil dianggap menerapkan strategi yang melibatkan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya energi, termasuk sektor pertambangan. Idrus menyoroti langkah-langkah konkret yang telah diambil oleh Bahlil, seperti legalisasi dan penataan sumur minyak rakyat, upaya pemberantasan praktik mafia tambang, dan pencabutan izin usaha pertambangan yang tidak produktif.
Selain itu, data terbaru Kementerian ESDM mencatat peningkatan lifting minyak nasional serta investasi dalam sektor hilirisasi yang semakin signifikan. Pemerintah juga mempercepat program transisi energi dengan implementasi biodiesel B50 dan ekspansi bauran energi baru terbarukan. Program pro-rakyat seperti Bantuan Pasang Baru Listrik (BPBL) dan listrik desa (Lisdes) juga terus diperluas untuk memberikan akses listrik kepada jutaan rumah tangga berpenghasilan rendah dan wilayah terpencil.
