Badan Gizi Nasional (BGN) menjelaskan alasan melibatkan Polri, TNI, dan Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Wakil Kepala BGN Bidang Operasional Pemenuhan Gizi, Sony Sonjaya, menyatakan bahwa di awal Program MBG, BGN tidak langsung membangun Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) menggunakan skema proses pengadaan barang dan jasa. Hal ini berkaitan dengan keputusan Presiden Prabowo Subianto yang mengarahkan agar terjadi percepatan dalam pelaksanaan program tersebut.
Sony menjelaskan bahwa pada tahun 2025, ketidakpastian dukungan masyarakat terhadap program tersebut membuat pemerintah memutuskan untuk membangun SPPG melalui APBN. Polri, TNI, dan Kadin dipilih untuk membangun SPPG karena kebutuhan percepatan dalam mencapai target pembangunan 5.000 SPPG di berbagai daerah. Proses percepatan ini diharapkan dapat memberikan multiplier effect bagi pemberdayaan ekonomi masyarakat setempat.
Hingga saat ini, jumlah penerima manfaat MBG telah mencapai 62,35 juta jiwa, dengan pembangunan lebih dari 27 ribu SPPG. Melalui keterlibatan Polri, TNI, dan Kadin, pemerintah berharap dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui Program Makan Bergizi Gratis ini.
