Penantian 21 Tahun Keluarga Transmigran di Simeulue Berujung pada Sertifikat Hak Milik
Pada Minggu, 19 Juli 2026, ratusan keluarga transmigran di Kabupaten Simeulue, Aceh, akhirnya meraih apa yang mereka tunggu selama 21 tahun, yaitu Sertifikat Hak Milik (SHM) melalui Program Trans Tuntas dari Kementerian Transmigrasi.
Penyerahan Sertifikat yang Mewakili Kepastian Hukum dan Kesejahteraan
Penyerahan sertifikat dilakukan di Unit Permukiman Transmigrasi (UPT) 1 Latiung, Kabupaten Simeulue. Meskipun Menteri Transmigrasi M. Iftitah Sulaiman Suryanagara tidak dapat hadir secara langsung karena menghadiri Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, kehadiran beliau melalui sambungan video turut menyemarakkan acara tersebut.
Menurut Menteri Iftitah, kepemilikan sertifikat tanah bukan hanya sebagai dokumen belaka, melainkan sebagai kepastian hukum, ketenangan hidup, dan modal ekonomi bagi masyarakat. Dengan memiliki SHM, masyarakat transmigran dapat merasakan perlindungan hukum, akses pembiayaan, peningkatan nilai ekonomi aset, serta rasa aman sebagai pemilik tanah.
Tanggapan Positif dari Para Penerima Manfaat dan Pemerintah Daerah
Sebanyak 441 SHM diterbitkan, di antaranya 350 bidang tanah di Kawasan Transmigrasi Latiung dan 91 bidang di UPT Sigulai, Kawasan Transmigrasi Selaut. Penyerahan simbolis dilakukan terhadap 226 penerima manfaat, sementara sisanya akan didistribusikan secara bertahap untuk memastikan seluruh penerima mendapatkan haknya.
Bupati Simeulue, Muhammad Nasrun Mikaris, mengapresiasi penyelesaian sertifikasi lahan ini sebagai kebutuhan fundamental bagi masyarakat transmigran yang telah lama menetap dan berkontribusi dalam membangun kehidupan di wilayah tersebut.
Selain itu, masih terdapat sejumlah SHM di UPT Sigulai yang diterbitkan pada 2018 namun belum diserahkan karena adanya ketidaksesuaian data pada sertifikat dengan kondisi tanah di lapangan. Menteri Iftitah menjamin akan segera berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan instansi terkait untuk menyelesaikan permasalahan tersebut.
