Upaya Kemendikdasmen dalam Mengatasi Dampak Karhutla di Kalimantan
Pada Minggu, 23 Agustus 2026, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) telah melakukan berbagai upaya menghadapi dampak dari bencana kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) yang melanda Pulau Kalimantan. Dalam menghadapi situasi ini, Kemendikdasmen tetap berkomitmen untuk menyelenggarakan pembelajaran yang aman, adaptif, dan tetap menjaga hak belajar murid.
Perbarui Surat Edaran terkait Protokol Pembelajaran Darurat Asap
Berdasarkan data dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan Data Pokok Pendidikan (Dapodik) per 11 Agustus 2026, skala paparan Karhutla cukup besar. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu’ti, akan memperbarui Surat Edaran (SE) Menteri sebagai bentuk penegasan terkait protokol pembelajaran darurat akibat asap Karhutla.
Hingga saat ini, sejumlah kabupaten/kota di Kalimantan telah menerapkan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) yang melibatkan 3.524 satuan pendidikan dengan jumlah murid mencapai 571.338. Daerah yang menerapkan PJJ antara lain Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, Pemerintah Kota Pontianak, Pemerintah Kabupaten Kubu Raya, dan wilayah lainnya.
Kemendikdasmen Siap Bergerak Cepat Menghadapi Dampak Karhutla
Mendikdasmen menjelaskan bahwa Kemendikdasmen akan terus fokus pada tiga prinsip utama dalam menangani Karhutla, yaitu keselamatan warga sekolah, menjaga hak belajar murid tetap berjalan, dan melakukan pemulihan pascabencana secara terencana. Kemendikdasmen bersama seluruh kementerian/lembaga terkait siap bertindak cepat untuk memastikan proses pembelajaran efektif, adaptif, dan efisien bagi seluruh murid terdampak Karhutla.
Dalam situasi ini, kepala sekolah, pengawas, pembina, dan penilik di setiap satuan pendidikan diharapkan dapat menjaga jalannya PJJ dengan baik. Mereka memiliki peran penting dalam memantau dan memberikan bimbingan guna mendukung antisipasi penanggulangan kabut asap dan kelancaran proses pembelajaran.
