Wakil Presiden Gibran Rakabuming bertolak ke Kabupaten Batang, Jawa Tengah, pada Senin, 28 September 2026, untuk memastikan penanganan korban dugaan keracunan makanan di Kecamatan Bawang berjalan optimal. Kunjungan itu difokuskan pada kondisi kesehatan korban, kepastian bagi keluarga, penyelesaian investigasi, serta penguatan pengawasan keamanan pangan.
“Hari ini saya langsung datang untuk memastikan korban tertangani dengan baik, keluarga mendapat kepastian, investigasi dituntaskan, dan pengawasan diperkuat,” ujar Gibran dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Senin.
Pelayanan kesehatan dan biaya pengobatan
Gibran menegaskan, penanganan kesehatan korban menjadi prioritas utama. Pasien yang masih menjalani perawatan diminta tetap memperoleh pelayanan medis hingga pulih. Sementara itu, korban yang sudah diperbolehkan pulang tetapi kembali merasakan keluhan harus tetap mendapatkan akses pemeriksaan serta penanganan lanjutan.
Pemerintah juga menjamin biaya pengobatan seluruh korban tidak dibebankan kepada keluarga. Karena itu, mekanisme pembiayaan diminta dipastikan berjalan dengan baik di setiap fasilitas kesehatan yang menangani korban.
Selain aspek medis, Gibran menekankan pentingnya memberikan kepastian kepada keluarga korban. Pemerintah, kata dia, perlu memastikan informasi mengenai penanganan dan perkembangan kondisi korban dapat diterima dengan jelas oleh pihak keluarga.
Investigasi dan evaluasi keamanan pangan
Mengenai penyebab kejadian, Gibran menyampaikan bahwa pemeriksaan masih berlangsung. Ia meminta investigasi segera diselesaikan dan hasilnya disampaikan secara transparan kepada publik. Menurut dia, keterbukaan tersebut penting agar temuan yang diperoleh dapat menjadi bahan evaluasi dan pembelajaran bersama.
“Penyebab kejadian masih dalam proses pemeriksaan, tapi investigasi harus segera dituntaskan dan penyampaian hasil investigasi harus secara transparan, sehingga dapat menjadi pembelajaran bersama,” katanya.
Evaluasi tidak hanya diarahkan pada dugaan penyebab kejadian, tetapi juga pada seluruh pelaksanaan program yang berkaitan dengan penyediaan makanan. Pemeriksaan tersebut mencakup pemenuhan standar higiene, waktu pengolahan, proses penyimpanan, distribusi, hingga pengawasan langsung di lapangan.
Gibran meminta setiap temuan dalam evaluasi segera diperbaiki. Ia menilai penguatan pengawasan keamanan pangan diperlukan agar program prioritas Presiden dapat terus memberi manfaat kepada masyarakat tanpa mengabaikan kualitas dan keamanan makanan.
“Evaluasi harus dilakukan secara menyeluruh, standar keamanan pangan harus dipastikan, dan setiap temuan harus segera diperbaiki. Kita ingin program prioritas Presiden ini memberikan manfaat sebesar-besarnya dengan keamanan dan kualitas makanan sebagai prioritas,” jelasnya.
Hasil investigasi dan evaluasi tersebut diharapkan menjadi dasar untuk memperbaiki pelaksanaan program sekaligus memperkuat pengawasan keamanan pangan pada tahap berikutnya.
