Jakarta – Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menyambut kunjungan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dan Sekretaris Jenderal Organisasi Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan (OECD) Mathias Cormann di Jakarta.
Salah satu topik utama yang dibahas dalam pertemuan tersebut terkait dengan proses keanggotaan penuh Indonesia di OECD, mengikuti kunjungan sebelumnya Cormann ke Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Bogor, Jawa Barat, pada Selasa (28/5) sore.
“Bagaimana kabar Anda,” sapa Prabowo saat menyambut Cormann bersama Airlangga.
“Baik-baik saja, senang bertemu dengan Anda,” jawab Cormann.
Indonesia saat ini berada dalam tahap kandidat untuk keanggotaan OECD, yang dikenal sebagai aksesi. Dalam proses ini, Indonesia harus mengajukan memorandum awal untuk memenuhi standar dan persyaratan keanggotaan resmi OECD.
Langkah Indonesia menuju keanggotaan OECD tersebut bersifat historis, karena Indonesia menjadi negara pertama dari Asia Tenggara yang menjadi calon anggota OECD. Sejauh ini, 38 negara telah mendukung masuknya Indonesia ke OECD.
OECD adalah organisasi internasional yang mempromosikan koordinasi kebijakan dan kebebasan ekonomi di negara-negara maju. Awalnya, organisasi ini bernama Organisasi Kerja Sama Ekonomi Eropa (OEEC), didirikan pada tahun 1948 untuk memantau kontribusi dari AS dan Kanada.
Kemudian, OECD dibentuk pada tahun 1961 dan melibatkan negara-negara seperti Amerika Serikat; negara-negara di Eropa Barat, Jepang, Kanada, Australia, dan Selandia Baru. Sejak itu, markas OECD berada di Paris, Prancis.
Keanggotaan OECD berkembang pada tahun 1990-an dengan inklusi Meksiko, Korea Selatan, dan negara-negara Eropa Timur. Dalam beberapa tahun terakhir, India, Brasil, Republik Rakyat Tiongkok (RRT), dan India juga mendukung agenda OECD.
Visi dan misi OECD sendiri adalah mempromosikan kebijakan yang akan meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosial masyarakat di negara-negara maju. Oleh karena itu, tujuan utama OECD adalah untuk meningkatkan ekonomi global dan mempromosikan perdagangan dunia, menyediakan platform bagi pemerintah dari berbagai negara untuk berkolaborasi dan mencari solusi.
