Aktivis Buruh Migran Berharap Prabowo Memilih Sosok Berpengalaman sebagai Kepala BP2MI

Rabu, 18 September 2024 – 05:45 WIB

Jakarta, VIVA – Menjelang pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo-Gibran pada 20 Oktober mendatang, sudah beredar nama-nama yang diprediksi akan mengisi sejumlah posisi dalam kabinet mendatang.

Ketua Umum Persatuan Buruh Migran Indonesia Bobby Anwar Ma’arif menyatakan fokus pada sosok kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) yang dipilih oleh Prabowo Subianto ke depan. Ia berharap presiden terpilih memilih sosok yang memahami persoalan dan nasib buruh migran.

“Sebagai seorang aktivis, tentu saja saya menginginkan agar pejabat yang menduduki kepala BP2MI adalah orang yang benar-benar memahami dengan baik masalah-masalah PMI. Karena itu merupakan modal utama dalam membongkar kerumitan perlindungan,” kata Bobby dalam keterangannya, dikutip Rabu, 18 September 2024.

Bobby yang juga pernah menjabat sebagai sekretaris Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI) mengungkapkan nama-nama ideal yang menurutnya layak untuk dipertimbangkan menjadi kepala BP2MI.

Di antaranya adalah Wahyu Susilo yang merupakan Direktur Eksekutif Migrant care. Kemudian salah satu Staf Asean Australian Counter Trafficking (AACT).

“Kemudian dari unsur relawan yang mendukung Prabowo-Gibran saat pilpres kemarin yang kami dengar ada Ketua Umum Rampai Nusantara Mardiansyah Semar, aktivis ’98 yang memiliki pengalaman sebagai tenaga ahli di LPSK yang pada waktu itu banyak menangani kasus-kasus buruh Migran,” kata Bobby.

Bobby mengatakan, jika dilihat ke belakang, sejak awal dulu sosok yang menjadi Kepala BP2MI merupakan Tim Sukses dari Presiden terpilih yang berlatar belakang aktivis. Beberapa di antaranya adalah Jumhur, Nusron, dan terakhir Benny Rhamdani

“Jadi rasanya Prabowo juga akan lebih memilih orang yang sudah ikut berjuang memenangkannya, yang juga aktivis dalam hal ini tentu Mardiansyah sebagai Ketua Umum Rampai Nusantara peluangnya menjadi lebih besar dibanding yang lainnya,” kata Bobby

Selain itu, Bobby juga menjelaskan kriteria calon kepala badan yang fokus pada perlindungan pekerja migran Indonesia dari kedekatan dengan presiden hingga aktivis atau pemerhati buruh migran. Kemudian, calon Kepala Badan juga harus memiliki kedekatan dengan kepolisian.

“Ini penting karena salah satu bentuk perlindungan PMI itu adalah perlindungan hukum, kedekatan dengan aparat penegak hukum menjadi penting dalam penegakan hukum, termasuk dalam pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang,” kata Bobby

“Ketiga, dekat dengan organisasi buruh migran. Ini juga penting karena tanpa bantuan mereka, badan pemerintah kesulitan dalam pelaksanaan perlindungan PMI dan yang berlatar belakang aktivis tentu memiliki hubungan yang baik dengan organisasi buruh migran,” pungkasnya.