Menteri Koperasi, Budi Arie Setiadi, menegaskan pentingnya pengelolaan dan operasional Koperasi Desa Merah Putih (Kopdes) dilakukan dengan hati-hati dan akuntabilitas. Budi Arie menekankan bahwa Kopdes harus dilihat sebagai lembaga bisnis yang dimiliki oleh desa itu sendiri, bukan sekadar skema bantuan. Setiap aspek dari Kopdes akan dipertimbangkan secara cermat untuk meminimalkan risiko dan memastikan manfaat ekonomi tetap berada di komunitas lokal. Kopdes juga akan menjadi saluran distribusi utama untuk barang-barang pokok yang disubsidi pemerintah, seperti beras, LPG, dan bantuan sosial.
Pendirian Kopdes merupakan mandat dari Peraturan Presiden No. 9 tahun 2025 tentang Percepatan Pembangunan Koperasi Desa Merah Putih. Pemerintah telah menetapkan target ambisius untuk mendirikan 80.000 unit Kopdes di seluruh Indonesia sebagai bagian dari visi membangun ekonomi pedesaan mandiri. Program ini diharapkan akan diluncurkan secara resmi pada 28 Oktober 2025, sebagai langkah untuk memajukan ekonomi pedesaan. Keseluruhan, Kopdes diharapkan akan menjadi pusat utama untuk aktivitas ekonomi pedesaan, seperti pengelolaan bantuan sosial, LPG, dan distribusi beras.
Dengan berbagai kebijakan yang diimplementasikan, pemerintah memastikan bahwa Kopdes Merah Putih tidak hanya menjadi usaha bisnis lokal tetapi juga memainkan peran penting dalam perekonomian pedesaan. Melalui kehati-hatian dalam pengelolaan dan operasional, Kopdes diharapkan mampu memberikan manfaat yang maksimal bagi anggotanya dan mendorong pertumbuhan ekonomi lokal secara berkelanjutan.
