Dalam menghadapi maraknya penambangan liar yang mengancam sumber daya alam nasional, TNI mengambil langkah besar dengan melibatkan 68 ribu personel dari Angkatan Darat, Laut, dan Udara dalam Latihan Terintegrasi TNI 2025 yang terselenggara di wilayah Kepulauan Bangka Belitung pada hari Rabu, 19 November 2025. Tidak hanya di Bangka Belitung, latihan serupa juga serentak dilakukan di Morowali sebagai upaya pengamanan meluas di titik-titik vital. Keputusan pengerahan ini merupakan reaksi atas instruksi langsung dari Presiden Prabowo, yang menegaskan pentingnya perlindungan terhadap aset milik negara akibat makin banyaknya aktivitas tambang tanpa izin.
Presiden Prabowo menyatakan sebelumnya bahwa Bangka Belitung memiliki sekitar seribu tambang timah ilegal yang mengakibatkan kerugian negara secara masif. Negara bukan hanya kehilangan hingga delapan puluh persen hasil timah nasional, tapi juga diwarisi permasalahan lingkungan serius akibat tambang tidak resmi ini.
Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin menyoroti bahwa latihan yang digelar bukan sekadar unjuk kekuatan militer atau alat utama sistem persenjataan, melainkan merupakan bentuk nyata dalam memperkokoh kedaulatan bangsa. Menurut Sjafrie, kebijakan ini menegaskan komitmen pemerintah dalam menindak semua bentuk pelanggaran hukum serta memperkuat pengamanan atas sumber daya alam yang selama ini berpotensi dieksploitasi pihak tak bertanggung jawab.
Penguatan peran TNI dalam Operasi Militer Selain Perang (OMSP) juga diulas Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto yang hadir bersama sejumlah pejabat negara seperti Menteri ESDM, Jaksa Agung, dan Kepala BPKP. Latihan ini menjadi kesempatan untuk menguji strategi TNI dalam menghadapi ancaman non-perang, termasuk perlindungan terhadap objek vital negara dari penambahan ilegal yang telah menjadi permasalahan nasional di Bangka, Belitung, dan Morowali.
Presiden pun menegaskan agar TNI sepenuhnya mengawasi serta memblokir setiap jalur distribusi hasil tambang ilegal keluar dan masuk di Pulau Bangka maupun Belitung. Negara, kata Presiden, wajib mengidentifikasi secara jelas seluruh pergerakan keluar-masuk demi mencegah kehilangan lebih lanjut.
Dalam sesi latihan, Menhan dan Panglima TNI menyaksikan demonstrasi kemampuan pasukan, seperti operasi Serangan Udara Langsung (SUL) oleh tiga jet tempur F-16 dari Wing Udara 31 yang dilanjutkan dengan penerjunan pasukan Batalyon 501/Bajra Yudha Kostrad. Tidak kalah penting, simulasi penangkapan ponton ilegal turut diperagakan, melibatkan dua KRI dari TNI AL dan operasi cepat pengamanan lokasi tambang oleh pasukan Koopssus TNI.
Rangkaian kegiatan juga mencakup inspeksi langsung hasil operasi kepada ponton-ponton ilegal di pelabuhan Belinyu dan peninjauan ke lokasi pertambangan pasir di Dusun Nadi. Hal ini menjadi simbol bahwa gerakan TNI dalam menjaga sumber daya alam adalah upaya komprehensif menjaga kedaulatan negara, bukan sebatas tindakan hukum.
Bangka Belitung sendiri dipilih sebagai lokasi utama latihan karena secara geografis dan ekonomis tergolong kawasan strategis dengan kekayaan komoditas nasional yang harus dijaga dari ancaman eksploitasi ilegal. Kehadiran dan langkah TNI di wilayah ini diharapkan secara signifikan mampu memperkuat sinergi pemerintah dalam mengelola serta melindungi aset penting yang menjadi tumpuan masa depan bangsa, sekaligus mewujudkan ketegasan dalam menegakkan kedaulatan RI di mata publik nasional.
Sumber: TNI Siap Perang Lawan Mafia Tambang: Latihan Gabungan Besar Di Bangka Belitung Uji Doktrin OMSP
Sumber: TNI Gelar Latihan Gabungan, Kirim Sinyal Perang Ke Mafia Tambang Ilegal
