BRIN Siapkan Riset untuk Atasi Kendala yang Mengganggu Perdagangan Nasional
Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Arif Satria, menegaskan komitmen BRIN untuk mendukung Kementerian Perdagangan (Kemendag) dalam mengatasi berbagai kendala yang mengganggu kinerja perdagangan nasional, terutama hambatan non tarif. Hal ini disampaikannya dalam pertemuan antara BRIN dan Kemendag di Kantor Kementerian Perdagangan, yang berlangsung pada Selasa, 2 Desember 2025.
Arif menyampaikan bahwa BRIN akan menggalang peneliti dan bekerja sama dengan perguruan tinggi untuk memperkuat riset di bidang ekonomi dan keuangan sesuai dengan kebutuhan Kemendag. Dia menekankan pentingnya menjaga agar arah riset benar-benar sesuai dengan kebutuhan Kementerian Perdagangan.
Selain itu, BRIN dan Kemendag akan intens berkomunikasi dan mengadakan workshop untuk memetakan isu strategis tahun 2026. Tujuannya adalah untuk menentukan isu-isu yang perlu segera diteliti, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang, agar hasil riset BRIN dapat menjadi landasan bagi Kemendag dalam merumuskan kebijakan dan regulasi.
Selain itu, Arif juga menyampaikan rencana BRIN untuk melakukan roadshow guna memastikan bahwa peneliti bekerja berdasarkan kebutuhan Kementerian, sehingga riset dan inovasi yang dilakukan dapat memberikan dampak yang nyata.
Menanggapi hal ini, Menteri Perdagangan RI, Budi Santoso, menyebutkan bahwa hambatan non tarif saat ini belum memenuhi standar internasional dan para pelaku usaha, termasuk GPPI, mengeluhkan mahalnya biaya logistik dan lemahnya daya saing dalam negeri. Hal ini membuat beberapa pelaku usaha lebih memilih untuk mengimpor barang.
Wakil Kepala BRIN, Amarulla Octavian, menambahkan bahwa BRIN akan memfokuskan kajiannya pada hambatan non tarif, dengan pendekatan metodologi yang komprehensif, termasuk aspek keamanan laut dan perbandingan regulasi yang berlaku. Tujuannya adalah untuk mengetahui apakah hambatan yang ada benar-benar hambatan non tarif atau ada variabel lain yang ikut mempengaruhi.
