Penunjukan Arrmanatha Nasir sebagai Menteri Luar Negeri menggantikan Sugiono mendapat perhatian dari DPR. Wakil Ketua Komisi I DPR RI Sukamta menilai pengalaman panjang Arrmanatha sebagai diplomat karier dapat menjadi modal penting untuk menghadapi dinamika internasional yang semakin kompleks.
Sebelum menduduki posisi menteri, Arrmanatha menjabat Wakil Menteri Luar Negeri. Ia juga pernah menjalankan berbagai penugasan diplomatik, termasuk di Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Sukamta menyebut rekam jejak tersebut perlu dimanfaatkan untuk memperkuat peran Kementerian Luar Negeri dalam merumuskan sekaligus mengawal kebijakan luar negeri Presiden Prabowo Subianto.
Koordinasi lintas sektor dinilai penting
“Beliau diplomat karier dengan pengalaman panjang, termasuk di PBB. Ini modal penting untuk memimpin Kemlu di tengah situasi internasional yang semakin rumit,” ujar Sukamta dalam keterangan yang dikutip Parlementaria di Jakarta, Sabtu (3/10/2026).
Menurut anggota DPR RI dari daerah pemilihan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) itu, kapasitas diplomat Indonesia harus digunakan secara optimal. Setiap kebijakan dan kesepakatan internasional, kata dia, perlu ditopang kajian yang matang, posisi yang jelas, serta tindak lanjut yang terukur.
Sukamta juga menekankan perlunya koordinasi yang kuat antarkementerian. Ia menilai banyak persoalan luar negeri memiliki keterkaitan langsung dengan sektor ekonomi, pertahanan, dan kepentingan masyarakat.
“Koordinasi antarkementerian juga harus kuat karena banyak persoalan luar negeri berkaitan langsung dengan ekonomi, pertahanan, dan kepentingan masyarakat,” kata politikus Fraksi PKS tersebut.
Dalam menjalankan diplomasi, Sukamta mengingatkan pemerintah agar tetap berpegang pada prinsip politik luar negeri bebas aktif. Prinsip itu, menurutnya, penting untuk menjaga kemandirian Indonesia dalam menentukan sikap di tengah beragam kepentingan global.
“Politik luar negeri bebas aktif harus menjaga kemandirian Indonesia dalam mengambil keputusan. Kita perlu mampu bekerja sama dengan berbagai negara sekaligus tegas mempertahankan kedaulatan dan kepentingan nasional,” tegasnya.
Perlindungan WNI dan isu Palestina
Selain arah kebijakan luar negeri, Sukamta meminta Menlu baru memberi perhatian pada perlindungan warga negara Indonesia (WNI) di luar negeri. Ia juga mendorong penguatan diplomasi ekonomi untuk mendukung industri nasional dan membuka lapangan kerja di dalam negeri.
Isu Palestina menjadi agenda lain yang disorot. Sukamta meminta pemerintah konsisten memperjuangkan kemerdekaan Palestina. Ia menyebut pengalaman Arrmanatha dalam forum multilateral mencakup keterlibatan dalam isu tersebut di PBB.
Pada 2024, Arrmanatha tercatat sebagai salah satu Wakil Ketua Committee on the Exercise of the Inalienable Rights of the Palestinian People. Pengalaman itu dinilai relevan dengan posisi Indonesia yang selama ini memperjuangkan kemerdekaan Palestina.
“Untuk Palestina, bantuan kemanusiaan dan rekonstruksi harus berjalan seiring dengan perjuangan mengakhiri pendudukan dan mewujudkan negara Palestina yang merdeka,” ujar Sukamta.
