Koalisi Masyarakat Anti Korupsi menekankan pentingnya penyelesaian kasus-kasus korupsi yang masih tertunda oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Salah satu kasus yang mereka soroti adalah dugaan korupsi gratifikasi pada pemberian kredit Bank Jawa Tengah periode 2014-2023. Koalisi tersebut menyoroti nama-nama terkait dalam kasus ini seperti mantan Direktur Bank Jawa Tengah Supriyanto, Direktur Asuransi ASKRIDA Hendro, Ketua Komisi D DPRD Alwin Basri, dan eks Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo.
Tak hanya itu, kasus lain yang juga disoroti adalah korupsi proyek e-KTP yang diduga merugikan negara sebesar 2,3 triliun rupiah. Kejanggalan lain yang disoroti termasuk dugaan korupsi yang melibatkan Menteri Sosial, Juliari Batubara terkait bantuan sosial Covid-19 yang merugikan negara hingga 6,8 triliun rupiah. Kasus lainnya yang diselesaikan termasuk yang melibatkan Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok, yang dianggap terlibat dalam beberapa kasus korupsi.
Koalisi juga mengingatkan KPK untuk mengusut kasus-kasus seperti dugaan korupsi yang dilakukan oleh Deddy Sitorus, Adian Napitupilu, dan eks Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo. Mereka menekankan pentingnya menyelesaikan kasus-kasus tersebut dengan teliti dan memastikan keadilan terwujud. Semua kasus tersebut menjadi perhatian serius Koalisi Masyarakat Anti Korupsi untuk memastikan penegakan hukum berjalan sebagaimana mestinya.
