Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menyatakan komitmennya untuk mendukung reformasi hukum guna menegakkan hukum secara adil dan berintegritas. Hal ini disampaikan oleh Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto, dalam sebuah acara di Surabaya pada Sabtu, 16 Januari 2026. Menurut Hasto, penegakan hukum yang adil harus didasarkan pada nilai kemanusiaan, hukum yang teratur, perlindungan hak hukum yang benar, serta etika dan moral dari aparat penegak hukum. Dia mengungkapkan keprihatinannya bahwa penegakan hukum seringkali dimanfaatkan sebagai alat kekuasaan yang memaksa, bukan untuk mewujudkan keadilan. Hasto juga menyoroti tantangan dalam penegakan hukum di era modern, di mana teknologi seperti kecerdasan buatan (AI) dapat dimanfaatkan untuk memanipulasi realitas hukum. Sebagai bagian dari komitmennya terhadap reformasi hukum, PDIP mendukung langkah-langkah Presiden Prabowo Subianto dalam melakukan reformasi Polri yang kemudian meluas ke sistem hukum nasional. Salah satu contoh terobosan baru dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) adalah pemeriksaan saksi yang disertai dengan pendampingan pengacara, yang dianggap penting untuk memastikan keadilan dalam proses hukum. Hasto menegaskan bahwa reformasi hukum harus menjamin agar aparatur negara tidak menyalahgunakan kewenangan mereka dan melindungi hak-hak warga negara selama proses hukum.
Reformasi Hukum PDIP: Berbasis Kemanusiaan
