Jakarta – Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Dr. (H.C.) dr. Hasto Wardoyo, Sp.OG(K) menekankan pentingnya perbaikan sanitasi untuk menurunkan prevalensi stunting di Provinsi Kalimantan Timur.
“Stunting dapat diatasi salah satunya dengan memperbaiki sanitasi. Jadi, kalau menurut saya, itu sebetulnya stunting ini sangat bisa diatasi, asalkan ada goodwill nya. Agak berat mengatasi stunting di Kalimantan Timur itu masalah sanitasi. Memang sanitasi di sana itu, waduh, masih berat, meskipun sudah diberikan solusi bikin sanitasi, mereka masih nyaman buang air besar di sungai,” kata dr. Hasto saat menjadi narasumber pada Kegiatan Sharing Session Grand Design Pembangunan Kependudukan Provinsi Kalimantan Timur dan Kabupaten/Kota se-Kalimantan Timur Tahun 2023 yang diselenggarakan oleh Dinas Kependudukan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Kalimantan Timur, pada Selasa 21 November 2023.
“Jadi, pertama revolusi kebijakan yang dikonvergensikan untuk nutrisi, gizi, pada SDM, sama dikonvergensikan untuk biaya sekolah,” ujar dr. Hasto.
Dirinya menyampaikan, bahwa Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) itu di dalamnya kuantitas penduduk.
“Nah sekarang ini kualitas itu menjadi penting saya yakin. Ada lima pilar GDPK di antaranya; pengendalian kuantitas penduduk, peningkatan kualitas penduduk, penataan persebaran dan pengarahan, mobilitas penduduk, pembangunan keluarga berkualitas, penataan data dan informasi kependudukan, serta administrasi kependudukan. Sehingga tidak hanya kuantitas saja, tapi kualitas,” ujar dr. Hasto.
“Jadi model pengentasan stunting di Indonesia, dengan mengejar-mengejar anak stunting itu, hanya di kita ini, Posyandu itu tidak ada di Amerika dan Singapura. Tapi kok sukses stuntingnya? Nah karena dia sudah di hulunya diatasi, itu loh, semua ibu hamil dapat paket, semua balita dapat, bayi dapat paket, dapat susu, dapat itu, tidak perlu posyandu, sudah semua sudah bagus. Kita ini harus ada Posyandu, kenapa? kalau tidak ditimbangkan, diukurin, wah bahaya, kita tidak tahu ini, karena ternyata banyak sekali stuntingnya, banyak sekali yang tidak naik berat badannya,” ujar dia.
dr. Hasto kemudian menyampaikan apresiasinya TFR Provinsi Kalimantan Timur telah mencapai 2,18 walaupun belum rata di semua kabupaten/kota.
“TFR-nya tinggi nggak apa-apa, tetapi jaraknya, jarak kelahiran harus diatur”.
“Jadi begini, saya sudah sering berkali-kali cerita, kalau tadi Kalimantan Timur ingin meningkatkan kualitas SDM, sebetulnya fokusnya memang 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK), karena otak manusia betul-betul diciptakan di 1000 HPK. Jadi kalau saya jadi gubernur di Kalimantan Timur itu, saya akan nekat sumber daya anggaran yang ada itu, semua ibu hamil itu atau balita kalau uangnya cukup, paling tidak ibu hamil akan saya kasih paket, tidak usah pandang bulu kaya atau miskin, kalau tidak mau menerima karena kaya ya, boleh dikasihkan saja yang miskin. Karena kalau dipilah-pilah susah milah-milah itu, antara kaya miskin saja susah, itu kadang-kadang bikin ribet juga,” ujar dia.
Di akhir paparannya dr. Hasto berpesan, “Saya senang sekali, tetapi pesan-pesan yang disampaikan, intinya, bagaimana penduduk, diarahkan, tidak kuantitas, tapi kualitas, kemudian sumber daya alam, diarahkan untuk merubah sumber daya manusia, dan kemudian, kisi-kisi untuk stunting, saya kira, ada keperbiasaan dari pemerintah daerah, untuk mengkonvergensikan anggarannya, untuk belanja produk lokal, sesuai arah Pak Presiden Jokowi, dan kemudian produk lokalnya, uangnya tidak lari keluar negeri,” tutup dr. Hasto.
